Adu Gagasan Capres soal Layanan Publik: Ganjar Pamerkan “Lapor Gub”, Anies Ungkit “Jaki”

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat perdana Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam, turut membahas program strategis tiga calon presiden (capres) untuk meningkatkan sektor pelayanan publik.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, dirinya punya pengalaman lebih dari 10 tahun menangani ini. Sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, 2013-2018 dan 2018-2023, ia mengaku selalu melibatkan kelompok rentan dalam merumuskan kebijakan publik.

“Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. Satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain, termasuk orang tua,” katanya.

Menurut Ganjar, pelibatan kelompok rentan penting supaya warga peduli terhadap pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah.

Diharapkan pula tercapai kesetaraan antara pemerintah dan warga dalam proses perencanaan, sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Sehingga, fisiknya kalau membangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu,” ucap Ganjar.

Baca juga: Debat Panas Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Parpol: Singgung Oposisi hingga Indeks Demokrasi

Bersamaan dengan itu, kata Ganjar, dalam pelaksanaan pembangunan, publik harus mengawasi pemerintah.

Selama memimpin pemerintahan Jawa Tengah, Ganjar menyebut, upaya pengawasan ini diwujudkan melalui pembuatan portal dan aplikasi laporan pengaduan bernama Lapor Gub. Melalui Lapor Gub, warga Jateng dapat menyampaikan komplain, kritik, dan masukan untuk pemerintah.

“Kami membuat Lapor Gub sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan,” kata Ganjar.

Jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Ganjar berjanji untuk membuat aplikasi atau portal aduan semacam ini sebagai sarana pengawasan pemerintah oleh masyarakat.

“Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu. Sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” tuturnya.

Baca juga: Adu Gagasan Capres soal Konflik Papua: Prabowo Ingin Perkuat Aparat, Ganjar-Anies Tawarkan Pendekatan Dialog

Sejalan dengan Ganjar, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, pelayanan publik harus memprioritaskan kompok rentan, yakni penyandang disabilitas, perempuan terutama ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia (lansia). Menurutnya, pelayanan publik mesti transparan dan terukur.

“Layanan pemerintah itu tidak ada yang baru, semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi, kalau disebut masalah, itu pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti berulang,” kata Anies.

Anies lantas memamerkan Jaki, aplikasi dan portal pengaduan yang dibuat pemerintah provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya, 2017-2022.

“Jaki adalah sebuah superapps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya,” ujarnya.

Melalui Jaki, kata Anies, warga Ibu Kota Negara bisa melapor, misalnya, jika di wilayahnya ada pohon tumbang. Warga juga dapat meminta pemerintah membereskan masalah tersebut dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

“Semua ukuran pelayanan dibuat transparan, lalu publik yang melapor tahu persis saya lapor kapan, harus selesai kapan. Dengan begitu, standarisasi akan bisa terjadi,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut bahwa kelompok rentan termasuk juga petani dan nelayan.

Prabowo menyebut, setelah berkeliling di banyak daerah di Indonesia, dirinya mendapati bahwa banyak petani, khususnya di Jawa Tengah, yang kesulitan mendapat pupuk. Katanya, kesulitan ini tak lepas dari program kartu tani yang dibuat oleh Ganjar ketika menjabat sebagai Gubernur Jateng.

“Sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu,” ucap Prabowo kepada Ganjar.

Menjawab pertanyaan Prabowo, Ganjar menyebut bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja, tetapi juga Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur. Bahkan, di wilayah-wilayah tersebut bensin juga langka.

Ganjar bilang, persoalan ini disebabkan karena data petani bermasalah. Oleh karenanya, diperlukan pembenahan dan pengelolaan yang baik mengenai ini.

“Kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka, distribusi pupuknya harus bisa santai dan tepat sasaran,” kata Ganjar.

Baca juga: Debat Perdana Capres, Prabowo Seolah Jadi Sasaran Tembak Anies dan Ganjar

Berbarengan dengan itu, Ganjar bilang, kuota pupuk tak boleh dibatasi. Saat terjadi kelangkaan, Ganjar mengaku pernah menelepon Wakil Presiden RI untuk meminta tambahan pupuk buat petani di Jateng.

“Maka inilah yang mesti kita kerjakan nanti,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Adapun debat perdana Pilpres 2024 digelar Selasa (12/12/2023) malam di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Debat perdana ini mengangkat tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.