Hakim Agung Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi dari Eks Menteri KKP Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh menerima gratifikasi dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Uang itu diduga diberikan terkait putusan kasasi perkara dugaan korupsi bibit benih lobster (BBL).

Putusan itu menjadi sorotan karena hukuman 9 tahun penjara Edhy “disunat” menjadi 5 tahun.

“Gazalba menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo,” kata Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di KPK, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Hakim Agung Gazalba Kembali Ditahan KPK, Kali Ini Kasus TPPU dan Gratifikasi

Asep mengatakan, Gazalba mulai menjadi Hakim Agung pada Kamar Pidana MA pada 2017.

Sejak saat itu, Gazalba ditunjuk menjadi salah satu anggota majelis hakim yang menangani perkara kasasi atau peninjauan kembali (PK) di MA.

Menurut Asep, dalam perkara yang pernah ditangani dan divonis oleh Gazalba, isi amar putusan dikondisikan agar menampung keinginan para pihak yang berperkara.

Keinginan para pihak berperkara itu juga dimasukkan dalam putusan-putusan MA.

Selain Edhy, KPK menduga Gazalba juga menerima gratifikasi dari terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief yang terjerat kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri tahun 2012-2019.

Baca juga: KPK Periksa Gazalba Saleh sebagai Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU

Perkara itu sebelumnya ditangani Kejaksaan Agung.

Kemudian, ia juga diduga menerima gratifikasi terkait pengkondisian peninjauan kembali )PK) Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) Jafar Abdul Gaffar.

“Sebagai bukti permulaan awal di mana dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 ditemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah sekitar Rp 15 miliar,” tutur Asep.

Asep menuturkan, penerimaan itu tidak dilaporkan Gazalba ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima sehingga masuk klasifikasi gratifikasi.

Uang panas itu kemudian Gazalba gunakan untuk membeli sejumlah aset hingga ditukar ke money changer.

Dalam perkara ini, Gazalba disangka melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang TPPU.