Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Agung Gazalba Kembali Ditahan KPK, Kali Ini Kasus TPPU dan Gratifikasi

Kompas.com - 30/11/2023, 19:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan Hakim Agung Gazalba Saleh yang sempat menghirup udara bebas selama empat bulan setelah divonis tidak bersalah dalam kasus dugaan suap.

Gazalba saat ini ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, tim penyidik kembali menahan Gazalba Saleh selama 20 hari ke depan.

Baca juga: KPK Periksa Gazalba Saleh sebagai Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU

“Mulai 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023 di Rutan (rumah tahanan) KPK,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

Asep mengatakan, dalam perkara ini KPK telah menemukan bukti permulaan berupa penerimaan sejumlah uang sejak 2018 sampai 2022 dengan jumlah mencapai Rp 15 miliar.

Penerimaan uang itu KPK klasifikasikan sebagai dugaan gratifikasi.

Menurut Asep, dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim agung pada Mahkamah Agung (MA) baik di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK), Gazalba diduga mengondisikan putusan.

Ia diduga mengakomodasi keinginan dan menguntungkan para pihak berperkara yang menempuh proses hukum di MA.

Asep mengatakan, salah satu gratifikasi yang diterima Gazalba diduga terkait putusan kasasi eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Ia merupakan terdakwa kasus korupsi ekspor bibit benih lobster (BBL) yang hukumannya "disunat" oleh Gazalba Saleh dan kawan-kawan.

Baca juga: Baru 4 Bulan Bebas, Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Pakai Rompi Oranye KPK

“Penerimaan gratifikasi di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo, Rennier Abdul Rahman Latief dan peninjauan kembali dari Terpidana Jafar Abdul Gaffar,” tutur Asep.

Uang panas itu kemudian digunakan Gazalba untuk membeli rumah dan tanah.

Dalam perkara ini, Gazalba disangka melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang TPPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maraknya Judi “Online”: Di antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Maraknya Judi “Online”: Di antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
PPATK Sebut Transaksi Judi 'Online' ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

PPATK Sebut Transaksi Judi "Online" ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

Nasional
Ironi Penanganan Judi 'Online' di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Ironi Penanganan Judi "Online" di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Nasional
Perang Bersama Melawan Judi 'Online'

Perang Bersama Melawan Judi "Online"

Nasional
Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Nasional
Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Nasional
Buru-buru Revisi UU di Masa 'Bebek Lumpuh'

Buru-buru Revisi UU di Masa "Bebek Lumpuh"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok-Ganjar Merespons Kans PDI-P Dukung Anies | Koalisi Prabowo Tawari PKS Posisi Cawagub Jakarta

[POPULER NASIONAL] Ahok-Ganjar Merespons Kans PDI-P Dukung Anies | Koalisi Prabowo Tawari PKS Posisi Cawagub Jakarta

Nasional
Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com