TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, dugaan peretasan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprihatinkan.
"Itu yang diretas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan," kata Mahfud di Kampus Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11/2023).
Mahfud berharap, KPU dapat meningkatkan keamanan data mereka agar sistemnya tidak mudah dibobol oleh peretas.
Baca juga: Data Pemilih Diduga Bocor, KPU Didesak Segera Investigasi Internal
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak meretas data KPU karena data tersebut penting untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024
"Saya harap KPU lebih berhati-hati," kata dia.
Calon wakil presiden nomor urut 3 ini tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai potensi kecurangan yang terjadi apabila data KPU mudah dibobol.
Ia hanya berpandangan bahwa masih ada waktu untuk mengatasi masalah pendataan sambil mesti memastikan data tersebut tetap aman.
"Data mulai dari sekarang di konsolidasi data lagi sehingga nanti ada akurasinya, masih cukup waktu menurut saya dan sesudah itu membuat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," ujar Mahfud.
Baca juga: Data Pemilih Diduga Bocor, Menkominfo: KPU Bilang Datanya Diambil
Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
"Jimbo" membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.
Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs web https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.
Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs Breach Forums.
“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11/2023).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.