Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Harap Capres-Cawapres Bicara Realistis Saat Debat, Tak Muluk-muluk atau Terlalu Tinggi

Kompas.com - 29/11/2023, 12:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ingin agar para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dapat berbicara dengan realistis di dalam lima kali kesempatan debat yang akan digelar pada masa kampanye.

Hal ini disampaikan KPU dalam rapat dengan sejumlah pakar untuk menentukan konsep dan metode debat capres-cawapres pada hari ini, Rabu (29/11/2023).

"Penting setidak-tidaknya tergambarkan (di dalam debat) begini, dalam waktu lima tahun (masa jabatan presiden-wakil presiden), kira-kira yang realistis, faktual anggarannya ada, itu capres-cawapres (mau) ngapain," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya kepada para peserta rapat.

"Kadang-kadang kan bicaranya di depan publik dianggap terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, tidak realistis. Karena, sekali lagi, jangka waktunya hanya lima tahun," ujarnya lagi.

Baca juga: Aturan Debat Pilpres 2024: Pelaksanaan dan Materi

Hasyim mengatakan, hal ini dinilai penting karena seluruh pemangku kepentingan sudah sepakat bahwa pemungutan suara pemilihan presiden dilakukan pada awal tahun.

Pemungutan suara di awal tahun dapat membuat presiden dan wakil presiden terpilih relatif bisa berperan jelang periode kepemimpinannya kelak.

Argumentasi ini menjadi salah satu pokok perdebatan antara KPU dengan DPR RI pada 2021 lalu, ketika keduanya berupaya mencari tanggal yang tepat untuk pemungutan suara Pemilu 2024.

"Kalau pemilu di setiap bulan Juli dan berkepanjangan, itu presiden terpilih hampir bisa dipastikan kehilangan satu tahun enggak bisa ngapa-ngapain, yang mengusulkan anggaran masih presiden eksisting, karena siklus keuangan negara begitu," kata Hasyim.

Baca juga: KPU Undang Pakar dan Profesional Bahas Tema Debat Capres-cawapres Besok

"Kalau sejak awal presiden diketahui siapa, calon terpilihnya itu disiapkan transisi kebijakan-kebijakan itu dengan pemerintah eksisting, sehingga di tahun 2025 mereka mendapatkan kesempatan untuk memimpin atau menyelenggarakan program yang sudah terhimpun oleh program-program yang dijanjikan," ujarnya lagi.

Hasyim mengungkapkan, dalam debat nanti, ia berharap agar konsep debat memungkinkan para capres-cawapres membicarakan program yang realistis serta mengandung jaminan keberlanjutan.

Selain itu, para capres-cawapres juga diharapkan dapat menyampaikan gagasan secara konsteksual terkait situasi geopolitik regional dan global yang akan berpengaruh pada konstelasi di tingkat lokal.

Diketahui, ada tiga pasang capres-cawapres yang akan berlaga di 2024. Ketiganya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; Ganjar Pranowo-Mahfud MD; dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: KPU Jadwalkan Debat Capres-cawapres 5 Kali, Apa Temanya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com