Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Harap Capres-Cawapres Bicara Realistis Saat Debat, Tak Muluk-muluk atau Terlalu Tinggi

Kompas.com - 29/11/2023, 12:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ingin agar para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dapat berbicara dengan realistis di dalam lima kali kesempatan debat yang akan digelar pada masa kampanye.

Hal ini disampaikan KPU dalam rapat dengan sejumlah pakar untuk menentukan konsep dan metode debat capres-cawapres pada hari ini, Rabu (29/11/2023).

"Penting setidak-tidaknya tergambarkan (di dalam debat) begini, dalam waktu lima tahun (masa jabatan presiden-wakil presiden), kira-kira yang realistis, faktual anggarannya ada, itu capres-cawapres (mau) ngapain," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya kepada para peserta rapat.

"Kadang-kadang kan bicaranya di depan publik dianggap terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, tidak realistis. Karena, sekali lagi, jangka waktunya hanya lima tahun," ujarnya lagi.

Baca juga: Aturan Debat Pilpres 2024: Pelaksanaan dan Materi

Hasyim mengatakan, hal ini dinilai penting karena seluruh pemangku kepentingan sudah sepakat bahwa pemungutan suara pemilihan presiden dilakukan pada awal tahun.

Pemungutan suara di awal tahun dapat membuat presiden dan wakil presiden terpilih relatif bisa berperan jelang periode kepemimpinannya kelak.

Argumentasi ini menjadi salah satu pokok perdebatan antara KPU dengan DPR RI pada 2021 lalu, ketika keduanya berupaya mencari tanggal yang tepat untuk pemungutan suara Pemilu 2024.

"Kalau pemilu di setiap bulan Juli dan berkepanjangan, itu presiden terpilih hampir bisa dipastikan kehilangan satu tahun enggak bisa ngapa-ngapain, yang mengusulkan anggaran masih presiden eksisting, karena siklus keuangan negara begitu," kata Hasyim.

Baca juga: KPU Undang Pakar dan Profesional Bahas Tema Debat Capres-cawapres Besok

"Kalau sejak awal presiden diketahui siapa, calon terpilihnya itu disiapkan transisi kebijakan-kebijakan itu dengan pemerintah eksisting, sehingga di tahun 2025 mereka mendapatkan kesempatan untuk memimpin atau menyelenggarakan program yang sudah terhimpun oleh program-program yang dijanjikan," ujarnya lagi.

Hasyim mengungkapkan, dalam debat nanti, ia berharap agar konsep debat memungkinkan para capres-cawapres membicarakan program yang realistis serta mengandung jaminan keberlanjutan.

Selain itu, para capres-cawapres juga diharapkan dapat menyampaikan gagasan secara konsteksual terkait situasi geopolitik regional dan global yang akan berpengaruh pada konstelasi di tingkat lokal.

Diketahui, ada tiga pasang capres-cawapres yang akan berlaga di 2024. Ketiganya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; Ganjar Pranowo-Mahfud MD; dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: KPU Jadwalkan Debat Capres-cawapres 5 Kali, Apa Temanya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com