Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realisasi Anggaran 2023 Belum 100 Persen, Jokowi: Artinya 3 Minggu Ini Keluar Uang Triliunan Rupiah

Kompas.com - 29/11/2023, 13:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang belum mencapai 100 persen di penghujung tahun 2023.

Jokowi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, anggaran pemerintah daerah baru terealisasi sekitar 64 persen. Sementara realisasi anggaran pemerintah pusat sekitar 74 persen.

Padahal, anggaran tahun 2023 akan berakhir sekitar tiga minggu lagi.

"Tadi saya minta informasi ke Mendagri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 (persen). Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Artinya, dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun (rupiah)," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Jokowi mengungkapkan, tak terpenuhinya realisasi anggaran di akhir tahun terus berulang.

Padahal, sejak menjabat sebagai presiden sembilan tahun lalu, Jokowi ingin mengubah kebiasaan realisasi anggaran menjadi lebih baik.

Menurutnya, penggunaan anggaran harus sudah dimulai sejak awal tahun berjalan, bukan hanya digelontorkan di akhir tahun.

"Sejak awal, sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih (seperti ini). Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah. Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Selain merealisasi anggaran di awal tahun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para pelaksana anggaran untuk lincah terhadap perubahan yang ada, mengingat ketidakpastian global masih terjadi.

Jokowi mengatakan, ketidakpastian selalu berubah-ubah dan mengintai setiap hari, setiap minggu maupun setiap bulan.

Kendati lincah, ia mengingatkan agar realisasi anggaran harus tepat sasaran karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan uang rakyat.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Ini duitnya rakyat, sehingga harus fokus pada hasil. Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil. Dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat," ujar Jokowi.

Baca juga: Kemungkinan Krisis dan Resesi Menguat, Jokowi: Kita Harus Waspada

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com