Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang belum sempurna di penghujung tahun 2023. Padahal, anggaran tahun 2023 akan berakhir sekitar 3 minggu lagi.

Jokowi menyampaikan, informasi ini diterimanya dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Berdasarkan informasi itu, anggaran pemerintah daerah baru terealisasi sekitar 64 persen, sedangkan realisasi anggaran pemerintah pusat sekitar 74 persen.

"Tadi saya minta informasi ke Mendagri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 (persen). Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Artinya, kata Jokowi, akan ada uang sebesar triliunan rupiah yang keluar di tiga minggu terakhir. Ia menyebut, praktik realisasi menumpuk di akhir tahun ini sudah berulang bertahun-tahun lamanya.

Padahal, sejak awal ia menjabat sebagai presiden atau sejak 9 tahun lalu, Jokowi mengaku ingin mengubah praktik ini.

"Ini kita ulang ulang terus setiap tahun. Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi, masih (seperti ini). Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset, tidak mudah," ucap Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pimpinan tinggi kementerian/lembaga maupun kepala daerah segera mengeksekusi.

Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah belanja di awal tahun 2024 agar realisasi bisa lebih maksimal dan tepat sasaran.

"Eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ikut Tanam Pohon di Jaktim untuk Atasi Polusi

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan agar pimpinan tinggi kementerian/lembaga negara maupun kepala daerah menggunakan anggaran secara disiplin dan teliti, serta tepat sasaran.

Hal ini mengingat situasi global masih penuh dengan ketidakpastian. Geopolitik juga tidak semakin baik, justru semakin memanas.

Kemudian, dampak perubahan iklim semakin nyata dan potensi krisis maupun potensi resesi semakin menguat.

"Saya ingin mengingatkan kepada semuanya kita harus terus waspada, hati-hati, waspada," ucap dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak membuka celah korupsi sedikit pun. Pun meminta agar anggaran segera dieksekusi biar hasilnya cepat dirasakan oleh masyarakat.

"Ke depankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," kata dia.