PDI-P Dinilai Merugi Jika Lakukan Manuver Drastis ke Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diperkirakan tidak bakal melakukan manuver politik secara drastis seperti menarik kader mereka dari kabinet atau mengkritik program pemerintah, meski saat ini berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, jika PDI-P melakukan tindakan seperti menyerang kebijakan pemerintah, mengkritik sikap Presiden Jokowi, atau menarik kader mereka dari kabinet maka bakal kontraproduktif dengan upaya menggalang dukungan menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

"Jadi kalau misalnya hubungan, relasi politik antara kedua belah pihak tersebut semakin merenggang, meruncing, atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan hal-hal yang katakanlah menyerang terhadap kebijakan pemerintah ke depan selama 1 tahun terakhir, juga menyerang atau ofensif terhadap Presiden Jokowi, juga terhadap manuver Presiden Jokowi di Pilpres dengan memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka tentu itu bakal memiliki dampak elektoral yang negatif bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Bawono saat dihubungi pada Kamis (23/11/2023).

Bawono menilai saat ini PDI-P memang dalam posisi politik yang sangat kurang menguntungkan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

Sebab menurut dia, setelah Gibran yang merupakan anak sulung Presiden Jokowi maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto maka menjadi tanda PDI-P dan Jokowi memiliki pilihan politik berbeda.

Di sisi lain, Bawono menilai PDI-P sebenarnya membutuhkan sokongan politik dari Presiden Jokowi dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Ini dikarenakan approval rating Presiden Jokowi masih tinggi di sisa 1 tahun masa pemerintahan beliau. Data survei terbaru Indikator menunjukkan approval rating Preside Jokowi masih di atas 75 persen," ujar Bawono.

Faktor lainnya yang menyulitkan langkah PDI-P adalah faktor kedisukaan Presiden Jokowi yang tinggi. Menurut Bawono, dari data survei Indikator terlihat alasan kedua terbesar masyarakat memilih PDI-P karena faktor sosok Presiden Jokowi.

Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan

"Artinya figur Presiden Jokowi memiliki kontribusi bagi para pemilih untuk membuat mereka memilih PDI Perjuangan," ucap Bawono.

Maka dari itu Bawono menilai jika PDI-P mengambil langkah drastis terhadap Presiden Jokowi justru bisa menggerogoti basis suara mereka. Sedangkan mereka berambisi mencetak 3 kemenangan beruntun (hat trick) Pemilu sejak 2014.

Sebelumnya diberitakan, PDI-P menyatakan tetap mengawal Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga menampik isu mereka bakal menarik para kader yang duduk di kabinet karena sudah berbeda sikap politik dengan Presiden Jokowi.

Meski tidak pernah menyampaikan secara terbuka, Presiden Jokowi diduga kuat mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Nasdem: PDI-P Kan Partai Tua, Jangan Cengeng Dong!

Pasangan tersebut tidak diusung oleh PDI-P. Partai banteng moncong putih mengusung Paslon capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasto menyatakan, para menteri yang merupakan kader PDI-P tetap bekerja profesional di pemerintahan saat ini. Mereka tidak terpengaruh sikap politik Jokowi yang berbeda.

"Jadi menteri di PDI-P tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya sebagai pembantu presiden RI, siapa pun itu presidennya," kata Hasto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Puan Bilang PDI-P Tak Instruksikan Ganjar Kritik Pemerintahan Jokowi

Menteri yang merupakan kader PDI-P yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.