Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan

Kompas.com - 22/11/2023, 12:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah koalisi pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersatu melawan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Ali mengatakan, kubu Anies-Cak Imin tak akan pernah bersatu dengan koalisi yang memiliki semangat kemarahan.

"Jadi sekali lagi, bahwa Koalisi Perubahan itu tidak akan pernah membangun koalisi yang semangatnya kemarahan dan kebencian," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Dulu Berseberangan, PDI-P Kini Dekati Anies dan Koalisinya Setelah Tak Sejalan dengan Jokowi

Ali menyampaikan, sejauh ini tim sukses Koalisi Perubahan dan TPN Ganjar-Mahfud tidak menjalin komunikasi untuk menetapkan Prabowo-Gibran sebagai musuh bersama.

Dia menekankan, sebuah koalisi harus dibangun berdasarkan perasaan yang sama.

"Jadi, kalau kemudian kita membangun koalisi itu harus visinya setara, semangatnya, ke-Indonesia-annya setara. Jangan kemudian kelompok itu dibangun hanya karena kebencian, kemarahan. Koalisi itu harus dibangun dengan perasaan yang sama," tutur dia. 

Lebih jauh, Ali menyindir PDI-P selaku pihak yang mengaku menjalin komunikasi dengan kubu Anies-Cak Imin terkait intimidasi. Ali meminta PDI-P untuk tidak cengeng. 

"Hari ini kami menyambut pemilu, pilkada, pilpres dengan perasaan happy saja dengan riang gembira dan sebagai partai politik harusnya lebih adaptif. Lebih tahan dengan situasi," ucap Ali.

"PDI-P kan partai yang sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman terbiasa menghadapi sesuatu harusnya jangan cengeng dong," kata dia.

Baca juga: Nasdem: PDI-P Kan Partai Tua, Jangan Cengeng Dong!

Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto kembali mengemukakan isu soal netralitas aparat negara.

Isu ini semakin mencuat setelah Ganjar-Mahfud akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Hasto menyebut menyepakati dengan pihak Anies-Muhaimin soal intimidasi ini. 

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P itu pada 18 November 2023.


Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.

Namun, pihak Anies membantah ada komunikasi terkait intimidasi di antara mereka. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com