JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara terang-terangan menolak ajakan PDI-P yang berniat membangun komunikasi untuk memusuhi pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam hal ini, PDI-P merasa kubu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut merasakan tekanan, sama seperti yang dirasakan oleh pasangan Anies-Cak Imin (AMIN).
Mulanya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengemukakan isu soal netralitas aparat negara.
Isu ini semakin mencuat setelah Ganjar-Mahfud akan berhadapan dengan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto pada 18 November 2023.
Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan
Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.
Namun, klaim Hasto mengenai komunikasi itu dibantah oleh kubu Anies-Cak Imin.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menantang PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) seiring dengan konflik yang kian meruncing antara PDI-P dengan Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Ali seraya membantah Hasto Kristiyanto yang mengeklaim membangun komunikasi dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar soal tekanan yang dialami dari aparat negara jelang kampanye.
"Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaan yang sama: mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah kemudian menyerang pemerintah hari ini?" ujar Ali kepada Kompas.com via telepon, Minggu (19/11/2023).
Ia menyinggung bagaimana dulu PDI-P menyuruh Nasdem keluar dari KIM gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan.
PDI-P saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya.
"Ketika kami mencalonkan Anies kami langsung disuruh keluar dari koalisi," ujar Ali.
"Makanya kalau kawan-kawan di PDI-P sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, ya kan," ucapnya.
Lalu, Ali meminta PDI-P tak perlu cengeng dalam menghadapi tekanan-tekanan yang muncul jelang pemilu 2024.