Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

Kompas.com - 22/11/2023, 17:00 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara terang-terangan menolak ajakan PDI-P yang berniat membangun komunikasi untuk memusuhi pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam hal ini, PDI-P merasa kubu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut merasakan tekanan, sama seperti yang dirasakan oleh pasangan Anies-Cak Imin (AMIN).

Mulanya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengemukakan isu soal netralitas aparat negara.

Isu ini semakin mencuat setelah Ganjar-Mahfud akan berhadapan dengan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto pada 18 November 2023.

Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.

Namun, klaim Hasto mengenai komunikasi itu dibantah oleh kubu Anies-Cak Imin.

Tantang PDI-P keluar pemerintahan

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menantang PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) seiring dengan konflik yang kian meruncing antara PDI-P dengan Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Ali seraya membantah Hasto Kristiyanto yang mengeklaim membangun komunikasi dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar soal tekanan yang dialami dari aparat negara jelang kampanye.

"Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaan yang sama: mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah kemudian menyerang pemerintah hari ini?" ujar Ali kepada Kompas.com via telepon, Minggu (19/11/2023).

Ia menyinggung bagaimana dulu PDI-P menyuruh Nasdem keluar dari KIM gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan.

Baca juga: Jawab Hasto soal Koordinasi Terkait Tekanan, Nasdem: Kami Anjurkan Bangun Kemandirian, Jangan Cengeng

PDI-P saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya.

"Ketika kami mencalonkan Anies kami langsung disuruh keluar dari koalisi," ujar Ali.

"Makanya kalau kawan-kawan di PDI-P sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, ya kan," ucapnya.

Minta PDI-P tidak cengeng

Lalu, Ali meminta PDI-P tak perlu cengeng dalam menghadapi tekanan-tekanan yang muncul jelang pemilu 2024.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com