Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Indah Capres-Cawapres Dinilai Masih Pencitraan, Belum Jelas Cara Mewujudkannya

Kompas.com - 17/11/2023, 17:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Ilmu Ekonomi Politik University of Melbourne, Vedi Hadiz mengatakan, janji-janji yang ditebar oleh para capres-cawapres di Pilpres 2024 saat ini masih berupa pencitraan semata.

Sebab, mereka belum menjabarkan secara spesifik bagaimana cara untuk merealisasikan janji-janji indah kepada rakyat tersebut.

Hal tersebut Vedi sampaikan dalam program Rosi, seperti disiarkan Kompas TV pada Jumat (17/11/2023).

"Menurut saya, pada umumnya bisa dikatakan bahwa setiap pasangan capres-cawapres tersebut beserta koalisi partai di belakang mereka masih hanya menjanjikan hal-hal yang indah saja kepada rakyat Indonesia," ujar Vedi.

"Jadi apa yang mereka sampaikan di dalam debat-debat dan lain sebagainya masih hanya berupa daftar keinginan saja," sambungnya.

Baca juga: Tiga Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Resmi Ditetapkan, Saatnya Adu Gagasan

Ada tiga pasangan capres-cawapres yang bakal berlaga di Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Vedi menilai, janji yang sudah disampaikan ketiga paslon memang baik. 

Namun, ia memprediksi, para capres-cawapres beserta timnya pasti tidak tahu bagaimana cara merealisasikan janji-janji tersebut.

Sebab, pasti dibutuhkan dana hingga kebijakan untuk merealisasikannya.

"Kita tidak mengetahui bagaimana keinginan-keinginan tersebut akan terealisasi, akan dibiayai dari mana, kebijaksanaan yang diperlukan buat memenuhi keinginan tersebut, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan apa yang akan dikorbankan atau tidak diprioritaskan untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut," jelas Vedi.

Baca juga: Kampanye Pilpres Dimulai 28 November 2023, Kenali Metode dan Larangannya

Maka dari itu, Vedi meyakini janji-janji yang dibuat capres-cawapres selama ini baru merupakan pencitraan saja.

"Jadi masih berupa politik pencitraan pribadi daripada suatu kontestasi yang berdasarkan program kebijaksanaan ataupun ideologi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com