Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Perintahkan Jajaran Cek Menu Makanan Cegah Stunting di Depok

Kompas.com - 17/11/2023, 17:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memerintahkan jajaran pemerintah untuk mengecek makanan pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok yang dianggap tidak mengandung cukup gizi untuk mencegah stunting.

Menurut dia, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo bertanggung jawab langsung untuk memastikan makanan pencegah stunting di tiap daerah sesuai kelayakan.

"Ya sudah ada anggarannya, sudah ada korlap lapangannya ya, itu ketua BKKBN dan seluruh jajaran. Saya lihat nanti, akan semua saya tanya," kata Ma'ruf di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

"Kalau ada laporannya akan saya tanya di mana kejadiannya, (mengapa) sehingga kualitas makanannya menjadi rendah," imbuh dia.

Baca juga: Salah Menu Cegah Stunting, Dinkes Depok Langsung Ganti Mitra di Tapos

Ma'ruf mengeklaim, dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, ia belum menemukan ada makanan dalam program PMT yang dikurangi.

Apabila benar ada pengurangan makanan di suatu daerah, ia berjanji akan menindaknya supaya tidak terulang lagi.

"Saya di beberapa daerah melihat makanannya seperti apa yang disajikan, itu cukup baik, di mana-mana itu. Jadi kalau ada di satu tempat ada yang tidak seperti, itu akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Gaduh Menu Pencegah Stunting di Depok: Sajian Dinilai Tak Layak sampai Protes Stiker Berwajah Wali Kota Idris

Foto viral menu makanan pencegah stunting dari Pemerintah Kota Depok cuma tahu putih dan sawi diberi kuah.Tangkapan layar akun Instagram @depok24jam Foto viral menu makanan pencegah stunting dari Pemerintah Kota Depok cuma tahu putih dan sawi diberi kuah.

Hal ini ia sampaikan merespons kabar terkait menu pencegah stunting di Depok yang dianggap sejumlah pihak tidak cukup memenuhi kandungan gizi.

Menu yang dimaksud hanya terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Menu pencegah stunting di Kota Depok itu dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah anak menderita stunting.

Padahal, pengadaan makanan itu memakan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar atau Rp 18.000 untuk satu paket makanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com