Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Makanan Pencegah "Stunting" Tak Boleh Dikurangi

Kompas.com - 17/11/2023, 17:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tidak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi para balita dalam upaya mengurangi stunting.

Ma'ruf mengeklaim, ia belum pernah menemukan ada daerah yang mengurangi makanan tersebut.

Namun, ia bakal memberikan tindakan jika ada daerah yang menguranginya. 

"Saya di beberapa daerah melihat makanannya seperti apa yang disajikan, itu cukup baik, di mana-mana itu. Jadi kalau ada di satu tempat ada yang tidak seperti, itu akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan," kata Ma'ruf di Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Salah Menu Cegah Stunting, Dinkes Depok Langsung Ganti Mitra di Tapos

Hal ini ia sampaikan merespons kabar terkait menu pencegah stunting di Depok yang dianggap sejumlah pihak tidak cukup memenuhi kandungan gizi.

Menu yang dimaksud hanya terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.


Ma'ruf pun berjanji bakal mengecek kebenaran kabar tersebut dan mencari tahu alasan di baliknya.

"Kalau ada laporannya akan saya tanya di mana kejadiannya, sehingga kualitas makananannya menjadi rendah, akan terus kita monitor di semua daerah," kata dia.

Baca juga: DPRD Depok Pertanyakan Wajah Wali Kota Mejeng di Stiker Toples Menu Stunting, padahal Dana dari APBN

Menu pencegah stunting di Kota Depok itu dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah anak menderita stunting.

Padahal, pengadaan makanan itu memakan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar atau Rp 18.000 untuk satu paket makanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com