Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Wanti-wanti KSAD Agus agar Netral dan Tak Berpolitik Setelah Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 07/11/2023, 23:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin meminta calon Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto tetap netral dan tidak ikut politik praktis ketika resmi menjabat sebagai Panglima TNI.

Pesan itu disampaikan TB Hasanuddin secara langsung kepada Agus yang mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi I DPR yang membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis," kata TB Hasanuddin dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

"Dua kalimat ini, saya kira kita sepakati bersama dan kalau Bapak tetap mengikuti aturan, Insya Allah Bapak akan jadi panglima idaman kita semua," ujarnya lagi.

Baca juga: Jenderal Dudung Siap Beri Masukan Nama Calon KSAD jika Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

TB Hasanuddin menegaskan bahwa apa yang disampaikannya mewakili suara semua masyarakat yang mengharapkan TNI tetap netral dalam Pemilu 2024.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal banyaknya pertanyaan kepada Agus Subiyanto yang baru beberapa hari ditunjuk dan dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Jokowi lantas ditunjuk menjadi calon Panglima TNI.

"Bagi saya pribadi tidak ada masalah, karena klausal dalam Undang-Undang TNI dikatakan hanya seperti ini," ujar politikus PDI-P ini.

"Calon Panglima TNI itu adalah perwira aktif, kemudian mantan atau sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan, kepala staf angkatan itu darat, laut, udara. Tidak ada di situ polisi. Dan di situ tidak ada klausul harus satu jam, dua jam, tiga jam, satu tahun, dan dua tahun, tidak ada," katanya lagi.

Baca juga: Nurul Arifin Pertanyakan Netralitas TNI, Singgung Banyak Purnawirawan Jenderal Gabung Timses Capres

Oleh sebab itu, TB Hasanuddin yang juga Mayjen TNI (Purn) ini menilai tak ada yang salah terhadap penunjukan Agus Subiyanto sebagai KSAD hingga sebagai calon Panglima TNI.

Terakhir, ia mengucapkan selamat jika Agus Subiyanto kelak terpilih menggantikan Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Sebagaimana diketahui, sebelum resmi menjadi Panglima TNI, Agus Subiyanto harus melalui serangkaian proses, salah satunya uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

Sebelumnya, Agus Subiyanto adalah calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat surat presiden (Surpres) kepada DPR RI.

“Pimpinan DPR sudah menerima surpres dari Presiden terkait dengan usulan pengganti calon panglima TNI yang diusulkan oleh presiden yang mana Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada 31 Oktober 2023.

Baca juga: Aroma Nepotisme di Balik Pencalonan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com