Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas karena Gaya Hidup Mewah dan Tak Jujur Isi LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik bergaya hidup mewah dan tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Laporan ini disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Selasa (7/11/2023).

Boyamin mengatakan, gaya hidup mewah Firli menyangkut sewa rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seharga Rp 650 an juta per tahun.

“Bentuk rumah tersebut kategori rumah mewah. Alasan melakukan sewa rumah adalah untuk istirahat dikarenakan jika harus pulang rumah pribadi di Bekasi terlalu jauh dan macet,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

Baca juga: Bukan Teladan, Sikap Firli Absen Pemeriksaan Polda Metro Bisa Ditiru Saksi-saksi yang Dipanggil KPK

Boyamin mengatakan, di Gedung Merah Putih, Firli sebagai Ketua KPK sudah disediakan kamar khusus dengan segala kebutuhan untuk istirahat maupun tidur.

Karena itu, alasan sewa rumah sebagai tempat untuk beristirahat lantaran kediamannya di Villa Galaxy, Bekasi, Jawa Barat jauh tidak relevan.

Di sisi lain, menurut Boyamin, jarak tempuh dari KPK ke Jalan Kertanegara Nomor 46 kurang lebih 30 menit dalam kondisi normal dan satu jam dalam ketika macet.

“Hal ini jika dibandingkan dengan waktu tempuh ke rumah pribadi Firli di Bekasi maka hampir sama sehingga keberadaan rumah sewa tersebut menjadi tidak relevan,” ujar Boyamin.

Menurut Boyamin, biaya sewa rumah di Kertanegara itu terlalu mahal jika dibandingkan dengan pendapatannya sebagai Ketua KPK dalam setahun, yakni sekitar Rp 1,4 miliar.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polda Besok, KPK: Alasannya Bukan Mengada-ada

Menurut dia, hal itu merupakan pemborosan dan gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan pendapatannya.

“Bahwa nilai sewa rumah Rp 650 juta adalah terlalu mahal dan menjadikan Firli naik ke level kelas tinggi,” ucap Boyamin.

Selain itu, Boyamin melaporkan Firli ke Dewas karena diduga tidak jujur dalam melaporkan LHKPN.

Menurut Boyamin, Firli seharusnya melaporkan sewa rumah itu dalam LHKPN miliknya dengan nilai aset tanah dan bagunan Rp 10,4 miliar.

Rumah yang disewa pada 2021 itu, kata Boyamin, seharusnya tercantum dalam LHKPN yang dilaporkan pada 2022.

Baca juga: Firli Bahuri Absen Pemeriksaan Polda Metro Besok, KPK: Sudah Bersurat, Ada Kegiatan di Aceh

Jika biaya sewa rumah belum dibayar untuk waktu paling mutakhir, seharusnya masuk dalam kolom utang di LHKPN.