Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Serukan PBB Segera Ambil Langkah untuk Gencatan Senjata di Gaza

Kompas.com - 25/10/2023, 20:27 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina.

Seruan ini menyusul masih berlangsungnya konflik antara Palestina dan Israel. Retno mempertanyakan kapan DK PBB akan menghentikan perang di Jalur Gaza saat ribuan korban sudah berjatuhan.

Adapun seruan mengambil langkah gencatan senjata merupakan salah satu dari tiga poin yang diminta Indonesia dalam debat terbuka atau High-Level Open Debate DK PBB di New York, Selasa (24/10/2023) waktu setempat.

Baca juga: Ketua BKASP DPR Minta Komunitas Internasional Desak Israel Akhiri Pendudukan dan Blokade di Gaza

"Indonesia menyerukan Dewan (Keamanan PBB) pada tiga poin. Pertama, seruan terpadu untuk segera melakukan gencatan senjata," kata Retno dalam debat terbuka itu.

Retno menyampaikan, gencatan senjata diperlukan lantaran suara peluru dan roket yang terus dijatuhkan sangat memekakkan telinga.

Dukungan menyeluruh yang diberikan kepada satu pihak dalam konflik Israel-Palestina sejauh ini justru telah menyebabkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

Sekaligus, kata Retno, melanggar hukum humaniter internasional.

"Merupakan kewajiban kita bersama mengakhiri siklus kekerasan sebelum meningkat menjadi bencana regional dan global," beber dia.

Permintaan kedua adalah memprioritaskan akses bantuan kemanusiaan. Pasalnya, lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza menggantungkan hidup dari bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.


Sayangnya sejauh ini, pengiriman bantuan sebagian besar tidak dapat bergerak dan selalu berada dalam bahaya baku tembak.

"Dewan Keamanan (PBB) harus segera mendesak agar akses kemanusiaan aman dan tanpa hambatan serta penghormatan terhadap hukum humaniter," ucap Retno.

Permintaan ketiga, mengembalikan kemanusiaan ke DK PBB. Retno meminta DK PBB memanfaatkan kekuatan besar yang telah dimiliki agar jalan yang ditempuh lebih manusiawi.

Menurut Retno, Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

"Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak perpindahan warga Palestina. Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan yang besar, dan dengan kekuasaan yang besar terdapat pula tanggung jawab yang besar untuk mengatasi situasi saat ini di Gaza," tandas Retno.

Baca juga: Pertanyakan Sikap DK PBB, Menlu Retno: Kapan Anda Hentikan Perang di Gaza?

Sebagai informasi, konflik antara Israel dan Palestina memanas, usai Hamas meluncurkan 5.000 roket dan serangan dengan pasukan darat.

Israel lantas menyatakan perang terbuka usai serangan Hamas, dengan melakukan serangan balik ke Jalur Gaza akibat serangan tersebut.

Hingga saat ini, Israel masih menggempur Jalur Gaza. Ribuan masyarakat sipil pun berjatuhan menjadi korban jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com