Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Masih Ada Polisi Korupsi, Kabareskrim: Jadi PR Kita Bersama

Kompas.com - 25/10/2023, 17:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengakui masih ada anggota polisi yang berperilaku koruptif. Namun ia memastikan, perilaku tersebut terus diberantas.

Pemberantasan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menanamkan kultur bekerja dengan jujur di instansi Polri. Meski ia mengaku penanaman ini tidak mudah mengingat ada sekitar 245.000 anggota Polri.

"Berat memang kultural, 245.000 anggota Polri tidak mudah. Semua langkah-langkah sudah dilakukan. Pak kapolri sendiri sudah memberikan penekanan penegakan, tindak tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan koruptif dan memberikan reward kepada mereka yang bisa bekerja dengan baik," kata Wahyu dalam acara Konferensi Hukum Nasional di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Eks Kabareskrim Polri yang Pernah Tersandung Korupsi Susno Duadji Jadi Bakal Calon Anggota DPR RI

"Tapi ya tidak, masih terus ada, terus ada. Ini tidak mudah, menjadi PR kita bersama," imbuh dia.

Wahyu menyampaikan, kepolisian sudah melakukan reformasi untuk melumpuhkan praktik korupsi sejak tahun 1997. Reformasi tersebut meliputi bidang struktural, instrumental, hingga kultural.

Lalu, melakukan penguatan pengawasan dalam rangka penyidikan maupun pembinaan fungsi. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, hingga pihaknya membuka pengaduan langsung dari masyarakat.

Wahyu menyampaikan, upaya tersebut sedikit demi sedikit membuahkan hasil.

Tingkat kepatuhan pengisian LHKPN misalnya, sudah meningkat mencapai lebih dari 95 persen.

"Saat ini juga banyak sekali pengaduan yang masuk, termasuk terhadap instansi kami sendiri. Bareskrim diadukan, tidak masalah. Anggota polisi yang nakal diadukan, untuk bersih-bersih itu suatu hal yang baik," beber Wahyu.

Baca juga: Kabareskrim Bongkar Peran Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Lebih lanjut Wahyu menuturkan, tindak korupsi terjadi karena kerakusan (greedy), bukan karena kecilnya gaji atau kebutuhan hidup yang makin meningkat.

Sebab dia tidak memungkiri, banyak pula masyarakat yang bergaji kecil namun tetap berperilaku jujur dan cenderung menghindari perilaku koruptif.

Di sisi lain, korupsi terjadi karena ada kesempatan. Seseorang dengan jabatan tinggi misalnya, bisa saja berperilaku koruptif bila sejak awal tidak ditanamkan nilai-nilai kejujuran.

"Tinggal mau atau tidak (melakukan korupsi), semua tergantung bagaimana kita membangun diri masing-masing," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com