Menanti "Reshuffle" Kabinet Setelah Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Menteri Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar soal perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju semakin jelas setelah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (5/10/2023).

Surat pengunduran diri sebagai Mentan itu diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Usai menerima surat tersebut, Pratikno mengungkapkan, kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju akan terjadi sebentar lagi.

"Ya konsekuensinya gitu (ada reshuffle). Gitu ya," ujar Praktikno di Gedung Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Kamis.

Baca juga: Mentan Syahrul Mengundurkan Diri, Istana Sebut Segera Ada Reshuffle

Pratikno menuturkan, surat pengunduran diri yang diajukan Syahrul pada Kamis ditujukan untuk Presiden Jokowi. Sehingga, dirinya akan segera melaporkan kepada Kepala Negara.

"Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden," ujarnya lagi.

Setelah ini, pihak Kemensetneg akan menunggu arahan Presiden Jokowi.

Pratikno mengungkapkan, kemungkinan akan ada keputusan presiden (keppres) yang menegaskan soal pengunduran diri Mentan tersebut.

"Nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden, kemungkinannya adalah tentu karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan keppres pemberhentian," katanya.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, ada persoalan hukum yang harus dihadapi sehingga menyebabkan dirinya memilih undur diri dari kabinet.

"Saya sore ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensesneg Pak Praktik, untuk menyampaikan usul dan pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap hadapi secara serius," jelas Syahrul.

Baca juga: Ada Menteri Masuk Pusaran Kasus, Mahfud MD: Saya Tak Lihat Tanda Reshuffle

Meski demikian, Syahrul meminta publik tidak memberikan stigma dan menghakimi dirinya dulu. Sebab, ada proses hukum yang masih harus dihadapinya.

"Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," tegas Syahrul.

Kementerian "kena masalah"

Sebelumnya, kabar mengenai perombakan kabinet Presiden Jokowi sempat disinggung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) itu pun menyebut perombakan disebabkan ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum.