Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Kompas.com - 24/09/2023, 11:46 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas memperlihatkan sebagian besar masyarakat meyakini pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan aman dan damai karena menganggap lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa diandalkan.

"Terkait hal ini, survei Litbang Kompas menemukan sebagian besar responden (70 persen) menilai baik citra KPU," demikian menurut survei Litbang Kompas, seperti dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Sedangkan responden yang memberikan respons terkait kinerja Bawaslu mencapai 70,7 persen.

Besarnya kepercayaan publik ini menjadi modal berharga bagi KPU dan Bawaslu dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu.

Dukungan publik tidak terlepas dari komitmen dan kemampuan KPU menjalankan tugasnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Makin Banyak Pemilih yang Sudah Tentukan Pilihan Parpol

Sejumlah tahapan penting pemilu berhasil dilalui KPU, seperti menetapkan partai peserta pemilu, menetapkan bakal calon anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta menetapkan 204.807.222 orang pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu memerlukan aspek-aspek formal atau prosedural yang harus dipenuhi.

Aspek ini, antara lain, harus terwujud melalui regulasi pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik dan calon perseorangan), dan keberadaan pemilih.

Mengingat besarnya peran KPU dan Bawaslu, citra kedua lembaga penyelenggara pemilu ini turut memengaruhi kredibilitas dan kualitas pemilu yang sedang dipersiapkan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

 

Survei dilaksanakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Tanah Air.

Terdapat 4 indikator yang turut membentuk munculnya harapan publik terhadap terciptanya suasana pemilu damai tersebut.

Ke-4 indikator itu ialah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan, citra dan netralitas lembaga Polri, kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, serta partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti pemilu.

Melihat latar belakang status sosial ekonomi responden, penilaian positif ini relatif merata diungkapkan responden kelas ekonomi bawah (79,6 persen), kelas menengah (78,5 persen), dan kelas atas (74,1 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Undecided Voters Paling Banyak di Kategori Usia Lebih dari 60 Tahun

Tingkat apresiasi juga merata diungkapkan responden perempuan dan laki-laki serta responden dari berbagai kategori usia, mulai dari baby boomers (50-65 tahun) hingga generasi Z yang berumur 17-25 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com