Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa UI ke Ganjar: Jika Terpilih, Bapak Jadi Petugas Rakyat atau Boneka Megawati?

Kompas.com - 18/09/2023, 14:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, hadir mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Senin (18/9/2023).

Saat sesi tanya jawab, seorang mahasiswa menyinggung soal Ganjar yang mendapat predikat sebagai petugas partai.

Sebutan tersebut disematkan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres PDI-P pada 21 April 2023 kemarin.

“Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan Bapak sebagai kader dan petugas partai,” kata seorang mahasiswa bernama Naufal di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

“Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa, ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai,” ujarnya.

Baca juga: Ditanya soal Petugas PDI-P, Ganjar Klaim Tak Pernah Bikin Kebijakan yang Berpihak ke Partai

Mahasiswa tersebut lantas menyinggung soal moto yang kerap digembar-gemborkan Ganjar yang berbunyi “tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat”.

Ia mempertanyakan, apakah jika terpilih sebagai presiden selanjutnya, Ganjar bakal menjadi petugas rakyat, atau petugas partai seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Megawati.

“Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden kedelapan, apakah Bapak tetap dengan prinsip ‘tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat’ dan tidak menjadi boneka Megawati? Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai?” tanya Naufal disambut riuh tepuk tangan mahasiswa yang hadir.

Menjawab ini, Ganjar mengakui bahwa ia merupakan kader PDI-P. Namun, ketika menjadi gubernur ataupun presiden, rakyat tetap yang utama.

Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader partai dan kepala negara atau kepala daerah.

“Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani,” ujarnya.

Ganjar mengeklaim, selama ini dirinya tak pernah membuat kebijakan yang berpihak ke partainya sendiri.

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menyebut, kinerjanya sebagai pemimpin dapat dilihat dari rekam jejaknya memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir.

Baca juga: Ganjar: Saya Kader Partai, tapi Presiden dan Gubernur Bukan...

“Simpel aja, kalau aku bicara itu kan next, kalau itu next habis ini ya enggak tahu,” kata Ganjar.

“Tapi saya minta kamu lihat 10 tahun saya (jadi Gubernur Jawa Tengah), 10 tahun bukan waktu pendek dan 10 tahun itu artinya saya terpilih dua kali,” tutur mantan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com