Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal "Petugas PDI-P", Ganjar Klaim Tak Pernah Bikin Kebijakan yang Berpihak ke Partai

Kompas.com - 18/09/2023, 13:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengeklaim tak pernah membuat kebijakan yang berpihak ke partainya sendiri.

Ini Ganjar sampaikan dalam kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), ketika menjawab seorang mahasiswa yang bertanya apakah ia bakal tunduk pada partai jika kelak terpilih sebagai presiden.

“Kalau dari saya, tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya, mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu,” kata Ganjar di kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

Baca juga: Bicara Problem Hukum, Ganjar: Kalau Sistemnya Bagus tapi Aktornya Memble, Ya Tidak Jadi

Ganjar mengakui bahwa ia merupakan kader PDI-P. Namun, saat menjadi gubernur ataupun presiden, rakyat tetap yang utama.

Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader partai dan kepala negara atau kepala daerah.

“Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, kinerjanya sebagai pemimpin dapat dilihat dari rekam jejaknya memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir.

“Simpel aja, kalau aku bicara itu kan next, kalau itu next habis ini ya enggak tahu,” kata Ganjar.

“Tapi saya minta kamu lihat 10 tahun saya (jadi Gubernur Jawa Tengah), 10 tahun bukan waktu pendek dan 10 tahun itu artinya saya terpilih dua kali,” tutur mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Namun demikian, politikus PDI-P itu meminta publik tak terburu-buru memilih dirinya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Ganjar justru meminta masyarakat untuk lebih dulu mengenali semua bakal capres.

“Tidak harus Ganjar, jangan tergesa-gesa memilih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu Anda yakin enggak dengan saya,” katanya.

Baca juga: AHY dan Ridwan Kamil Terpental dari Bursa Cawapres Ganjar

Adapun Ganjar merupakan bakal capres PDI-P yang dideklarasikan pada April 2023. Hingga kini, pencapresan Ganjar didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan dua partai politik non Parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura.

Selain Ganjar, Prabowo Subianto juga telah dideklarasikan sebagai bakal capres Partai Gerindra. Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan dua parpol non Parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

Ada pula Anies Baswedan yang dijagokan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com