Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal TKA China di Jateng, Ganjar: Ya Sudah Kita Usir, tetapi Kamu Bisa Gantikan Enggak?

Kompas.com - 18/09/2023, 14:18 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya saat menghadapi masalah tenaga kerja asing (TKA) China di Jawa Tengah ketika ia menjabat sebagai gubernur.

Saat itu, ia mengaku siap mengusir TKA China ketika warga Jawa Tengah protes atas kehadiran mereka. Namun, ia bertanya kembali kepada warga siapa yang bisa menggantikan TKA China.

"Jangan teriak-teriak ya, itu banyak pegawai China diusir, Pak. pengalaman di Jateng dulu gitu. Ya sudah, kita usir saja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan enggak?" kata Ganjar saat menghadiri Kuliah Kebangsaan FISIP UI "Hendak ke Mana Indonesia Kita", Depok, Senin (18/9/2023).

Baca juga: Ganjar Sebut Kriminalisasi Konflik Agraria Terjadi karena Tak Proteksi Hak Rakyat

Ganjar lalu menyinggung gaya bicaranya ketika menyelesaikan masalah. Ia mengaku lebih memilih blak-blakan daripada bertele-tele.

"Kalau saya bicara blak-blakan, enggak ada kita bicara 'Oh ya, ya nanti kita akan bicarakan'. Kesuwen (kelamaan). Itu namanya ora sat set, begitu," ucap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan, pemimpin tidak bisa menyelesaikan segalanya secara sempurna.

Namun, pemimpin harus memberikan optimisme. Dia bilang, Indonesia tidak terlalu buruk meski masih ada beberapa masalah yang penting diselesaikan, yaitu korupsi hingga administrasi pemerintahan.

"Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada itu," ucap dia.

Baca juga: Puan Sebut Warga NU Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar, Salah Satunya Mahfud

Dalam kuliah kebangsaan, Ganjar memaparkan 7 strategi untuk mencapai Indonesia maju.

Selain masalah sumber daya manusia yang membuatnya menyinggung masalah TKA China, ia juga berbicara mengenai digitalisasi pemerintahan, membasmi korupsi, stabilisasi harga pokok, menghapus kemiskinan, memperkuat jaring pengaman sosial, hingga hilirisasi industri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com