Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Sebut Warga NU Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar, Salah Satunya Mahfud

Kompas.com - 18/09/2023, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan, terbuka peluang bagi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

Puan mengungkapkan, salah satu warga NU yang sudah masuk bursa cawapres Ganjar yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Mungkin (cawapres dari warga NU), Pak Mahfud salah satunya," kata Puan di Pondok Pesantren Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Baca juga: AHY dan Ridwan Kamil Terpental dari Bursa Cawapres Ganjar

Puan menuturkan, selain Mahfud, bursa cawapres Ganjar juga mengerucut ke Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Namun, ia menekankan bahwa bursa cawapres Ganjar masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi politik terkini.

"Ya dengan perubahan dinamika seperti ini tentu akan ada perubahan-perubahan lagi. Nantinya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengaan para ketua umum juga dengan Bu Mega, terkait dengan perubahan dinamika politik yang terjadi sekarang," kata Puan.

Di samping itu, Puan mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terpental dari bursa cawapres Ganjar.

Puan menyatakan, nama AHY terpental karena sikap Partai Demokrat yang memutuskan untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Prabowo Subianto.

"Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY namun karena Demorkat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo ya tentu saja sepertinya tak mungkin," kata Puan.

Baca juga: Ridwan Kamil Dinilai Lebih Pas Jadi Cawapres Ganjar, Bisa Pakai Political Privilege Seperti JK

Puan menyebutkan, Ridwan Kamil yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga terpental dari bursa cawapres Ganjar karena alasan serupa, yakni Golkar merupakan partai politik pendukung Prabowo.

Menurut Puan, mustahil apabila Ganjar menggandeng seorang kader sebuah partai politik, sedangkan partai politiknya justru menjadi pesaing.

"Lagipula saya dengar Munas (Musyawarah Nasional) di Golkar tetap memutuskan bahwa calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Mas Airlangga Hartarto. Jadi tak mungkin satu kader ada di sini tapi gerbongnya ada di tempat lain," kata dia.

Kabar Mahfud masuk bursa cawapres Ganjar mengemuka ketika keduanya bertemu di Jakarta, Minggu (10/9/2023) lalu.

Momen pertemuan itu diunggah oleh Ganjar melalui akun Instagram-nya, @ganjar_pranowo, pada hari yang sama.


Unggahan tersebut membuat publik menerka-nerka jika Mahfud akan dipinang Ganjar menjadi bakal cawapres.

Namun demikian, Mahfud mengatakan bahwa pertemuannya dengan Ganjar tak membahas soal cawapres. Bahkan, ia membantah adanya anggapan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar.

"Enggak (tidak membahas soal cawapres). Enggak (tidak diajak). Kita tahu bahwa keputusan itu ada di pimpinan partai dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu, kita enggak bicara soal capres, cawapres," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Baca juga: PDI-P: Ridwan Kamil dan Mahfud MD Dipertimbangkan Jadi Bakal Cawapres Ganjar

Selain bertemu Ganjar, Mahfud baru-baru ini juga bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Mahfud mengatakan, pertemuan tersebut juga tidak membicarakan soal Pilpres 2024. Meski demikian, Mahfud mengaku, ada sejumlah hal terkait politik yang dibahas dari pertemuan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Nasional
Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com