Politikus PKS Pertanyakan Pernyataan Mendagri soal Tenaga Honorer Banyak Diisi Timses dan Keluarga Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian harus memiliki dasar ketika menyatakan banyak tenaga honorer yang diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga dari kepala daerah setempat.

Mardani mengakui bahwa memang ada 'honorer siluman', namun ada juga honorer yang betul-betul berjuang sejak lama.

"Pernyataan ini mesti ada dasarnya. Ada memang honorer siluman. Tapi honorer yang pejuang juga banyak," ujar Mardani saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Membengkaknya Honorer Titipan di Pemda Menghambat Pembangunan

Mardani menjelaskan, perlu dilakukan audit untuk memisahkan mana tenaga honorer yang sebenarnya dan mana honorer yang siluman.

Menurutnya, KemenPAN-RB telah bekerja sama dengan BPKP untuk mengaudit data honorer.

"Tidak semua (honorer) siluman dan tidak semua pejuang. Mesti dipastikan dengan seksama," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tenaga honorer bagian administrasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) banyak diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah.

Pernyataan ini Tito sampaikan di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkan dalam acara Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) pusat.

Saat itu, Tito tengah menyinggung persoalan anggaran Pemda yang banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, salah satunya honorer.

“Ini tenaga administrasi, tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Mendagri Sebut Honorer Titipan di Pemda Bebani APBD

Tito mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan tenaga honorer spesialis seperti tenaga kesehatan, perawat dan guru.

Namun, pegawai honorer bagian administrasi yang berlatar belakang timses atau keluarga kepala daerah ini tidak memiliki kerja yang jelas.

Jumlah mereka terus menumpuk ketika dilaksanakan pemilu kepala daerah selanjutnya (Pilkada) dan kepala daerah di wilayah itu diganti.

Mereka membawa orang-orang baru yang berlatar belakang timses atau keluarga sendiri.

“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” tutur Tito.