Politikus PKS Pertanyakan Pernyataan Mendagri soal Tenaga Honorer Banyak Diisi Timses dan Keluarga Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian harus memiliki dasar ketika menyatakan banyak tenaga honorer yang diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga dari kepala daerah setempat.

Mardani mengakui bahwa memang ada 'honorer siluman', namun ada juga honorer yang betul-betul berjuang sejak lama.

"Pernyataan ini mesti ada dasarnya. Ada memang honorer siluman. Tapi honorer yang pejuang juga banyak," ujar Mardani saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Membengkaknya Honorer Titipan di Pemda Menghambat Pembangunan

Mardani menjelaskan, perlu dilakukan audit untuk memisahkan mana tenaga honorer yang sebenarnya dan mana honorer yang siluman.

Menurutnya, KemenPAN-RB telah bekerja sama dengan BPKP untuk mengaudit data honorer.

"Tidak semua (honorer) siluman dan tidak semua pejuang. Mesti dipastikan dengan seksama," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tenaga honorer bagian administrasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) banyak diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah.

Pernyataan ini Tito sampaikan di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkan dalam acara Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) pusat.

Saat itu, Tito tengah menyinggung persoalan anggaran Pemda yang banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, salah satunya honorer.

“Ini tenaga administrasi, tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Mendagri Sebut Honorer Titipan di Pemda Bebani APBD

Tito mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan tenaga honorer spesialis seperti tenaga kesehatan, perawat dan guru.

Namun, pegawai honorer bagian administrasi yang berlatar belakang timses atau keluarga kepala daerah ini tidak memiliki kerja yang jelas.

Jumlah mereka terus menumpuk ketika dilaksanakan pemilu kepala daerah selanjutnya (Pilkada) dan kepala daerah di wilayah itu diganti.

Mereka membawa orang-orang baru yang berlatar belakang timses atau keluarga sendiri.

“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” tutur Tito.

“Ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” tambahnya.

Tito menuturkan, banyaknya tenaga honorer menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai.

Baca juga: Mendagri Sebut Tenaga Honorer Pemda Diisi Timses dan Keluarga Kepala Daerah, Habiskan Banyak Anggaran

Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen.

Tito mencontohkan, terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari APBD. Sementara, 90 persen keuangan Pemda itu bersumber dari pemerintah pusat.

Mirisnya, sebanyak 90 persen dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya.

“Dan ini ada modus yang lain yang memang harus diselesaikan, ini cukup mendasar ini, yaitu banyaknya tenaga honorer,” kata Tito.

Tito mengamati, daerah-daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, anggarannya “tersedot” ke belanja pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus.

Selain itu, mereka juga membuat banyak program kegiatan yang operasionalnya disalurkan untuk pegawai.

“Belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa,” kata Tito.

Baca juga: 10 Tahun Ganjar Jadi Gubernur, PGRI Jateng Pertanyakan Nasib Guru Honorer

Tito menekankan, APIP mesti masuk lebih dalam dan memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.

Menurut Tito, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait.

Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.

"Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito.

“Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan,” lanjutnya.