[POPULER NASIONAL] Koalisi Pro Prabowo Ganti Nama | PDI-P Bicara soal Tudingan Ganggu Bisnis Surya Paloh

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang kongsi partai politik pendukung Prabowo Subianto yang berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Selasa (29/8/2023).

Kemudian, tulisan soal tanggapan PDI Perjuangan atas Partai Nasdem yang menuding pemerintah mengganggu bisnis Surya Paloh juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal korban eksil 1965 juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Parpol Pro Prabowo "Ganti Baju" Jadi Koalisi Indonesia Maju dan Klaim Penerus Jokowi

Peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) diwarnai dengan kejutan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hadir dalam peringatan itu mengumumkan penggantian nama koalisi partai politik pendukungnya.

Sebelumnya, Gerindra lebih dulu berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buat mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Koalisi antara Gerindra dan PKB diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Dalam perkembangannya, ternyata PAN dan Partai Golkar memutuskan bergabung dengan Gerindra dan PKB. Alhasil, Prabowo memutuskan mengganti nama koalisi buat mengakomodasi aspirasi seluruh partai politik pendukungnya.

Baca selengkapnya : Parpol Pro Prabowo Ganti Baju Jadi Koalisi Indonesia Maju dan Klaim Penerus Jokowi

2. Nasdem Tuding Pemerintah Ganggu Bisnis Surya Paloh, Hasto: Jangan "Playing Victim"!

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Partai Nasdem tidak berlagak seperti korban atau playing victim dengan menuding pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan segala cara untuk menjegal bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya terkait pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie atau Gus Choi yang mengatakan bahwa perusahaan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sampai diganggu oleh pemerintah Presiden Jokowi lantaran mendukung Anies dalam Pilpres 2024.

"Jangan playing victim dalam urusan mau mendukung siapa," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Baca selengkapnya: Nasdem Tuding Pemerintah Ganggu Bisnis Surya Paloh, Hasto: Jangan Playing Victim!

3. Mahfud ke Korban Eksil 1965: Anda Tidak Pernah Bersalah ke Negara Ini

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia menyatakan korban eksil 1965 di luar negeri tidak pernah melakukan kesalahan kepada negara.

Pernyataan ini Mahfud sampaikan dalam pertemuan dengan 10 korban korban eksil 1965 dan keluarganya di Praha, Republik Ceko, Senin (28/8/2023) pukul 04.00 sore waktu setempat.

Para eksil itu merupakan mantan Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) yang dikirim ke luar negeri untuk bersekolah oleh pemerintah era Presiden Soekarno. Namun, mereka tidak bisa pulang ketika Orde Baru berkuasa.

“Anda adalah warga negara, anda adalah pecinta negara kesatuan Republik Indonesia, dan anda tidak pernah bersalah kepada negara ini (Indonesia),” kata Mahfud dalam pertemuan yang disiarkan secara virtual.

“Nah iya kan, sudah pernyataan dari pemerintah (korban eksil 1965 tidak bersalah),” tambah Mahfud.

Baca selengkapnya: Mahfud ke Korban Eksil 1965: Anda Tidak Pernah Bersalah ke Negara Ini