Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kukuhkan KDEKS 5 Provinsi, Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Berkembang

Kompas.com - 28/08/2023, 15:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kepulauan Bangka Beiltung, dan Nusa Tenggara Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Ma'ruf meyakini, KDEKS yang kini sudah tersebar di 22 dari 38 provinsi se-Indonesia bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah.

"Melalui KDEKS yang saat ini telah terbentuk di 22 provinsi, saya optimistis sektor-sektor unggulan di daerah akan semakin tergali dan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah, serta pada gilirannya sanggup menyangga ketahanan ekonomi nasional," kata Ma'ruf, Senin siang.

Baca juga: Naik Kereta Api, Wapres Maruf Amin Kunjungan Kerja ke Cirebon

Ma'ruf menuturkan, berdasarkan laporan yang ia terima, ekonomi dan keuangan syariah di lima provinsi di atas sudah berkembang dengan baik.

Beberapa indikatornya adalah penguatan implementasi digitalisasi pada perbankan syariah, sinergi perbankan syariah dengan sektor pertanian dan pariwisata, pengembangan kawasan industri halal, dan rumah sakit syariah.

Ma'ruf juga mengeklaim ekonomi dan keuangan syariah berkembang baik di tingkat nasional, ditandai dengan peningkatan kinerja sektor pariwisata ramah muslim, makanan dan minuman halal, serta rantai pasok halal.

Selain itu, Indonesia juga menerima penghargaan Islamic Development Bank atas inovasi penerbitan sukuk wakaf secara online. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih peringkat pertama destinasi wisata halal terbaik dunia pada Global Muslim Travel Index 2023.

"Berbagai capaian ini patut menjadi pemacu semangat untuk terus mengakselerasi pertumbuhan positif ekonomi dan keuangan syariah, mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Rancangan Perpres tentang Publisher Right Sudah di Meja Jokowi

Ma'ruf pun berpesan kepada KDEKS yang baru dilantik untuk segera menyusun program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah, dan terukur.

Ia mengatakan, KDEKS harus mencermati dan mengenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing daerah.

"Saya minta ada program quick wins yang ditetapkan tiap daerah, serta diselaraskan dengan program strategis pada tingkat pusat. KNEKS agar memandu dan memastikan proses ini berjalan baik," kata Ma'ruf.

Beberapa program tersebut misalnya percepatan sertifikasi halal produk UMK, sertifikasi halal Rumah Potong Hewan, serta peningkatan literasi maupun inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com