Salin Artikel

Wapres Kukuhkan KDEKS 5 Provinsi, Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kepulauan Bangka Beiltung, dan Nusa Tenggara Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Ma'ruf meyakini, KDEKS yang kini sudah tersebar di 22 dari 38 provinsi se-Indonesia bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah.

"Melalui KDEKS yang saat ini telah terbentuk di 22 provinsi, saya optimistis sektor-sektor unggulan di daerah akan semakin tergali dan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah, serta pada gilirannya sanggup menyangga ketahanan ekonomi nasional," kata Ma'ruf, Senin siang.

Ma'ruf menuturkan, berdasarkan laporan yang ia terima, ekonomi dan keuangan syariah di lima provinsi di atas sudah berkembang dengan baik.

Beberapa indikatornya adalah penguatan implementasi digitalisasi pada perbankan syariah, sinergi perbankan syariah dengan sektor pertanian dan pariwisata, pengembangan kawasan industri halal, dan rumah sakit syariah.

Ma'ruf juga mengeklaim ekonomi dan keuangan syariah berkembang baik di tingkat nasional, ditandai dengan peningkatan kinerja sektor pariwisata ramah muslim, makanan dan minuman halal, serta rantai pasok halal.

Selain itu, Indonesia juga menerima penghargaan Islamic Development Bank atas inovasi penerbitan sukuk wakaf secara online. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih peringkat pertama destinasi wisata halal terbaik dunia pada Global Muslim Travel Index 2023.

"Berbagai capaian ini patut menjadi pemacu semangat untuk terus mengakselerasi pertumbuhan positif ekonomi dan keuangan syariah, mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia.

Ma'ruf pun berpesan kepada KDEKS yang baru dilantik untuk segera menyusun program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah, dan terukur.

Ia mengatakan, KDEKS harus mencermati dan mengenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing daerah.

"Saya minta ada program quick wins yang ditetapkan tiap daerah, serta diselaraskan dengan program strategis pada tingkat pusat. KNEKS agar memandu dan memastikan proses ini berjalan baik," kata Ma'ruf.

Beberapa program tersebut misalnya percepatan sertifikasi halal produk UMK, sertifikasi halal Rumah Potong Hewan, serta peningkatan literasi maupun inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/28/15523981/wapres-kukuhkan-kdeks-5-provinsi-optimistis-ekonomi-dan-keuangan-syariah

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke