Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres yang Didukung PKB, Muhaimin: Sabar, "Ojo Kesusu"

Kompas.com - 28/08/2023, 15:50 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta para kadernya tidak buru-buru menanyakan siapa bakal calon presiden (capres) yang didukung oleh PKB.

Menurutnya, tiga poros koalisi partai politik (parpol) saat ini masih bisa berubah.

“Jadi, yang mau jauh-jauh sudah enggak tahan, ingin tahu kita pasangannya siapa, ya ditahan dulu, sabar, ojo kesusu,” kata Muhaimin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKB di kantor DPP PKB Jakarta, Senin (28/8/2023).

Pria yang karib disapa Cak Imin pun meminta Rakornas PKB tidak mengevaluasi kinerja soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: PAN Yakin PKB Tetap Bersama Prabowo meski Cak Imin Bertemu Ganjar

Namun, Muhaimin optimis siapa pun yang didukung PKB bakal memenangkan kontestasi perebutan kursi RI-1.

“Saya akan menjamin, sebagai ketua umum, siapa pun yang bersama PKB, dia lah pemenang Pilpres 2024,” ujarnya.

Muhaimin Iskandar lantas mengklaim bahwa dukungan publik pada PKB saat ini menguat.

Hal itu tak lepas dari hasil survei Litbang Kompas edisi Agustus 2023 yang menunjukkan tingkat elektoral PKB ada di urutan ketiga dengan raihan 7,6 persen.

Ia mengaku optimis situasi itu bakal membuat PKB tetap diperhitungkan oleh koalisi parpol yang saat ini sudah terbentuk.

“Insya Allah dalam dinamika pilpres itu PKB dibutuhkan oleh seluruh kekuatan untuk diajak ke mana-mana,” kata Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PKB Masuk 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Diketahui, saat ini PKB bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres.

Namun, PKB tampak terus menebar ancaman untuk hengkang jika Prabowo tak segera menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya, PKB merupakan partai terlama yang sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.

Sejak saat itu juga diketahui bahwa menginginkan Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapres Prabowo.

Baca juga: Gerindra Pastikan Tak Batasi Hak PKB dan Cak Imin Tentukan Bakal Cawapres Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com