PPATK Diminta Periksa Rekening Parpol Jelang Pemilu 2024, PAN: Sudah Tupoksinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengaku partainya siap jika rekening PAN diperiksa oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Viva Yoga, PAN mendukung penuh apa yang dikerjakan PPATK terkait memeriksa keuangan setiap partai politik (parpol).

"PAN ingin menciptakan sistem kepartaian yang bersih dan bebas dari korupsi," kata Yoga kepada Kompas.com, Jumat (21/7/2023)..

Selain itu, ia mengatakan, sudah merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari PPATK untuk memeriksa laporan keuangan tidak hanya di parpol.

"Semua rekening diperiksa PPATK. Baik itu pejabat negara, pejabat daerah, maupun partai politik. Itu sudah menjadi tupoksinya PPATK, tanpa diminta oleh publik," ujar Yoga.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Wakil Ketua Komisi III DPR Usul PPATK Periksa Rekening Parpol

"Jika soal keuangan, ya PPATK. Soal penyelenggara pemilu, ya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," katanya lagi.

Lebih lanjut, Yoga mengungkapkan, saat ini juga sedang berlangsung audit rekening partai politik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan PPATK.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengusulkan kepada PPATK agar memeriksa rekening parpol menjelang Pemilu 2024.

Menurut Sahroni, hasil pemeriksaan itu perlu disampaikan terbuka kepada masyarakat.

Baca juga: PPATK Diusulkan Periksa Rekening Parpol, PKS: Harus Cerdas Endus Modus Politik Uang

Tujuannya sebagai informasi bahwa Pemilu 2024 tidak terindikasi didanai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Sebelum pemilu digelar kiranya inisiasi PPATK bahwa parpol sudah diperiksa (rekeningnya). Dan disampaikan secara terbuka ke masyarakat," ujar Sahroni dalam acara GFC Fair yang disiarkan YouTube resmi PPATK sebagaimana dilansir Kompas.com, Jumat.

"Agar tidak ada indikasi atau hal-hal bahwa pemilu didanai pihak yang tak bertanggungjawab," katanya lagi.

Selain itu, Sahroni menyarankan, PPATK harus lebih jeli dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Pak Ivan (Ketua PPATK), izin dalam menjaga situasional dalam rangka tahun politik, kiranya bapak lebih mendahului memeriksa semua rekening parpol," ujar Sahroni.

Baca juga: Mahfud: Jenderal atau Menteri Tak Boleh Beri Arahan PPATK Tanpa lewat Menko Polhukam