Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate

Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Kompas.com - 20/05/2024, 08:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

RANCANGAN Revisi Undang-Undang Penyiaran yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memicu gelombang keprihatinan signifikan di kalangan jurnalis, ahli hukum, dan pembela kebebasan demokrasi.

RUU tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang secara kritis melemahkan peran jurnalisme investigasi dan memperbesar kekuasaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Rencana perubahan tersebut jika direalisasikan dapat secara signifikan mengikis prinsip-prinsip dasar transparansi, akuntabilitas publik, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Hanya enam bulan sebelum pergantian kekuasaan, ada yang mencoba merevisi UU Penyiaran dengan memasukkan pasal-pasal yang membungkam kebebasan pers.

Para oligarki semakin takut kecurangan dan tindakan korup mereka terbongkar.

Upaya terburu-buru melakukan perubahan signifikan dipandang oleh banyak pihak sebagai langkah strategis untuk memberangus kebebasan yang dapat mengancam status quo penguasa.

Inti dari RUU yang kontroversial ini adalah Pasal 50B, ayat 2, huruf c, yang mengusulkan pelarangan langsung terhadap siaran jurnalisme investigasi eksklusif.

Usulan ini bukan sekadar penyesuaian regulasi, melainkan serangan mendasar terhadap kemampuan media untuk beroperasi secara bebas dan hak publik untuk tahu.

Pembenaran yang ditawarkan oleh DPR-bahwa langkah ini akan mencegah monopoli oleh kelompok media tertentu dan mengurangi pengaruh yang tidak semestinya terhadap opini publik terkait kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung-sangat cacat dan mengkhianati kesalahpahaman mendasar tentang peran jurnalisme dalam masyarakat.

Jurnalisme investigasi sering digembar-gemborkan sebagai tulang punggung demokrasi, sebuah mekanisme penting untuk mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban tokoh-tokoh yang berkuasa, dan mengungkap informasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan membatasi bentuk jurnalisme, DPR tidak hanya mengatur media, tetapi juga mengubahnya menjadi corong pemerintah dan kepentingan-kepentingan penguasa, sehingga melemahkan checks and balances yang sangat penting bagi sistem demokrasi yang sehat.

Selain itu, Pasal 8A dari RUU mengusulkan pemberian kewenangan kepada KPI untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Fungsi ini secara tradisional dan lebih tepat menjadi domain Dewan Pers.

Pergeseran ini tidak hanya bertentangan dengan UU Pers, yang menunjuk Dewan Pers sebagai mediator sengketa media, tapi juga merupakan pemusatan kekuasaan yang berbahaya.

Independensi media terancam ketika sebuah badan yang ditunjuk pemerintah seperti KPI diberi kekuasaan untuk mengadili isi dan maksud dari karya jurnalistik.

Jangkauan yang terlalu luas ini mengancam untuk menekan suara-suara kritis dengan kedok penyelesaian sengketa, menjadi preseden yang dapat digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan berekspresi.

Revisi yang diusulkan dalam RUU ini menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan terhadap kontrol otoriter atas konten media, terutama di bagian dunia di mana demokrasi seharusnya berkembang dengan beragam pendapat dan analisis kritis.

Peran jurnalis bukanlah untuk melayani kepentingan pihak yang berkuasa, melainkan untuk mempertanyakan dan mengkritik pihak-pihak yang berkuasa.

Dengan melemahkan fungsi ini, DPR mempertaruhkan integritas media dan proses demokrasi yang mengandalkan pemilih yang terinformasi.

Melihat lanskap global, peran jurnalisme investigasi dalam mendukung proses demokrasi telah diakui dengan baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Rekayasa Cuaca Agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca Agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com