Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Jawab soal Peluang Panggil Menpora Dito Ariotedjo untuk Klarifikasi LHKPN

Kompas.com - 20/07/2023, 15:59 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih akan mendiskusikan mengenai perlu atau tidaknya memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Ariotedjo untuk mengklarifikasi soal kekayaannya.

Dito Ariotedjo sebelumnya menjadi sorotan karena menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp 282 miliar. Sebagian besar hartanya dilaporkan berasal hadiah mencapai ratusan miliar.

“Saya diskusi dulu dengan tim ya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi, Kamis (20/7/2023).

Menurut Pahala, dalam menyampaikan LHKPN pelapor tidak wajib menyertakan bukti asal usul kekayaannya.

Baca juga: Kekayaannya Banyak dari Hadiah hingga Rp 114 M, Menpora Dito Buka Suara

Namun, jika diperlukan KPK bisa meminta pelapor LHKPN mengirimkan bukti pendukung terkait aset-aset mereka.

Sebelumnya, Dito Ariotedjo mengaku telah menyerahkan bukti sertifikat berbagai asetnya saat memasukkan data LHKPN.

Terkait hal ini, kata Pahala, pelapor LHKPN memang harus mengisi nomor sertifikat dan lainnya ketika memasukkan laporan kekayaan mereka.

“Jadi, kalau perlu kita bisa minta kirim bukti pendukung,” ujar Pahala.

Baca juga: Sosok Fuad Hasan Masyhur, Mertua Dito Ariotedjo yang Disebut Beri Hadiah hingga Ratusan Miliar Rupiah

Pahala Nainggolan sebelumnya sempat mengatakan, KPK bakal mendalami LHKPN Dito Ariotedjo karena jumlahnya mencapai Rp 282 miliar.

Apalagi, kebanyakan harta yang dilaporkan Dito diberi keterangan sebagai hadiah. Misalnya, tanah dan bangunan di Jakarta Timur yang nilainya mencapai Rp 114 miliar.

"Kalau hadiah mungkin kecil-kecil saja kan (nilainya seperti), jam tangan," kata Pahala saat ditemui di Gedung Juang KPK Merah Putih, Jakarta Selatan pada 18 Juli 2023.

Sementara itu, Dito Ariotedjo mengaku sejumlah hadiah yang tercantum dalam LHKPN itu berasal dari orangtua kepada istrinya.

Dito mengatakan bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan pihak hukum karena mengenai hibah harus disertai dengan akta.

“Karena aset ini langsung diberikan orangtua untuk istri saya, makanya kami tulisnya sebagai hadiah,” kata Dito dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (19/7/2023).

Meski demikian, Dito Ariotedjo mengaku siap dipanggil KPK untuk memberikan klarifikasi terkait LHKPN miliknya.

Baca juga: Kekayaan Menpora Dito Ariotedjo Disorot, Ini Sosok Ayahnya yang Juga Eks Bos Antam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com