Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Baliho Prabowo-Jokowi untuk Raup Suara, Gerindra: Bukan dari Kami

Kompas.com - 09/07/2023, 13:10 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, baliho di jalan yang bergambar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden RI Joko Widodo bukan dipasang oleh pihaknya.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang curiga pemasangan baliho Prabowo dan Jokowi adalah upaya menyedot suara partainya.

"Ya saya pikir itu bukan dari kami, itu juga banyak ditanya di seluruh Indonesia ada spanduk-spanduk seperti itu," kata Sufmi Dasco saat ditemui usai menghadiri acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra Tangerang Raya di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu (9/7/2023). 

Wakil Ketua DPR RI ini pun mempersilakan partai politik lain apabila ingin menggunakan foto Presiden Joko Widodo di dalam spanduk mereka. 

Baca juga: Gelora Mengaku Punya Kecocokan dengan Prabowo dan Gerindra

Bagi Sufmi Dasco, pemasangan baliho bergambar Menteri Pertahanan dan Kepala Negara merupakan bentuk kreatifitas pendukung Prabowo Subianto.

"Saya pikir kalau ada partai lain yang juga mau pasang, ya kita juga tidak akan protes, karena itu kan saya pikir ya mungkin kreatifitas dari pendukung," imbuh dia.

Adapun kecurigaan Hasto Kristiyanto disampaikan lantaran baliho-baliho tersebut terlihat secara masif di kantong-kantong suara PDI-P.

"Di daerah Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, (baliho) itu enggak ada, sedikit sekali, bahkan Sumatera Barat itu praktis tidak ada, jadi itu foto untuk memancing elektoral," kata kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Untuk diketahui, baliho yang menggambarkan kebersamaan Prabowo dan Jokowi dipasang di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terkahir.

Di Semarang, misalnya, terdapat 211 baliho bergambar Jokowi dan Prabowo.

Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso mengakui bahwa pihaknya yang memasang baliho tersebut di Kota Semarang.

"Kami hanya mengingatkan kepada masyarakat bahwa yang pernah disampaikan Pak Jokowi bahwa tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo," kata dia, 28 Juni 2023 lalu. 

Baca juga: Di Depan Gerindra, PKB Singgung Pentingnya Cawapres yang Didukung Parpol, Sindir Erick Thohir?

Terkait hal ini, Hasto menikai rekam jejak Jokowi lebih sesuai jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, bakal capres PD-P, bukan Prabowo yang dicalonkan Gerindra.

"Kita lihat saja dengan prestasi-prestasi tentang kesesuaian antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Jadi spanduk baliho itu kan demokrasi yang sifatnya artifisial, bukan substansial," sebut Hasto.

Hasto mengeklaim, Ganjar adalah bacapres yang bakal melanjutkan program pembangunan Jokowi.

Hal itu sudah ditegaskan lewat Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan pada Juni 2023 lalu.

"Kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo merupakan kesinambungan, bahkan program-program dan legacy dari Pak Jokowi pun telah diputuskan di dalam rakernas untuk dilanjutkan," ujar Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com