Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi I Dukung Rencana Kodam II Sriwijaya Cegah dan Tanggulangi Ancaman yang Ganggu Pemilu 2024

Kompas.com - 19/06/2023, 15:17 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk F Paulus mengatakan, Komisi I DPR mendukung konsep dan rencana kontingensi Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia mengatakan itu usia mendengarkan paparan Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya Ruslan Effendy yang mewakili Panglima Kodam (Pangdam) II/Sriwijaya beberapa waktu lalu.

Paparan tersebut mengenai perkembangan situasi terkini dan hal-hal menonjol serta kerawanan dan ancaman yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.

“Tim Kunspik Komisi I DPR telah mencatat usulan kebutuhan dukungan anggaran yang telah disampaikan Kodam II/Sriwijaya,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu meansir dpr.go.id, Senin (19/6/2023).

Anggaran tersebut beberapa di antaranya ditujuan untuk pengadaan alat perlengkapan khusus penindakan huru-hara (PHH) dan latihan PHH, kendaraan taktis (rantis) pasukan pengamanan (PAM) very very important person (VVIP), serta simulasi integrasi pengamanan pemilu dengan pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Bahas RAPBN, Ketua Banggar DPR Optimistis Perekonomian Indonesia Menguat pada 2024

Lodewijk menambahkan, tim Kunspik Komisi I DPR meminta Kodam II/Sriwijaya untuk menyusun usulan kebutuhan secara komprehensif dan menyampaikannya kepada tim Kunspik Komisi I DPR.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengatakan, usulan tersebut akan dilaporkan dalam pembahasan Pagu Anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2024.

Adapun dukungan rencana kontijensi Kodam II/Sriwijaya meliputi anggaran, logistik, dan personel yang dibutuhkan rangka untuk mencegah dan menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com