Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/06/2023, 16:37 WIB
Inang Sh ,
Amalia Purnama Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) MH Said Abdullah mengaku optimistis bahwa perekonomian nasional akan menguat pada 2024.

“Optimisme itu dilandasi dari berbagai bacaan atas proyeksi ekonomi makro Indonesia dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga ekonomi yang kredibel,” ungkap Said dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 oleh Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI, Jumat (16/6/2023). 

Said menyebutkan, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada lintasan 5 persen pada 2023 dan memproyeksikan tingkat inflasi pada 2024 akan stabil, sehingga panja sepakat dengan susulan pemerintah pada rentang 1,5-3,5 persen.

“Stabilitas ini dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibandingkan realisasi pada 2022 serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah,” ujarnya dikutip melalui keterangan persnya, Jumat.

Baca juga: RI jadi Negara ke-3 dengan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Dunia versi OECD

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebutkan, Panja Banggar DPR  optimistis kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kian menguat.

Bahkan, kata dia, Panja Banggar DPR tetap optimistis meski DPR dan Senat AS telah meloloskan undang-undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dollar AS.

Said menjelaskan, kredibilitas keuangan Pemerintah AS cenderung menurun meski telah ada kebijakan untuk mengatasi masalah gagal bayar utang. Investor dinilai masih ragu untuk terus memegang dollar AS.

“Persepsi ini menguatkan sentimen terhadap rupiah kendati tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, agenda memperbanyak local currency settlement harus terus kita tempuh,” terangnya.

Dia menyebutkan, dengan wibawa dollar AS yang kian melorot, pihaknya yakin suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun ikut menguat ke level 6 persen, sebagaimana usulan Komisi VII dan XI DPR serta panja yang lebih baik dari tahun ini.

Baca juga: Di Singapura, Luhut Sampaikan 4 Agenda Indonesia Bangun Pertumbuhan Ekonomi secara Berkelanjutan

Terkait indikator kesejahteraan, Said mengatakan, panja bersepakat dengan angka-angka yang diusulkan pemerintah.

“Panja mematok tax ratio lebih besar, mengingat pemerintah telah memiliki landasan struktural sebagai instrumen perpajakan, yakni diundangkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),” ujarnya.

Kebijakan energi

Lebih lanjut, Said mengatakan, Panja Banggar DPR memprediksi harga minyak bumi dunia jauh lebih rendah di kisaran 75-80 dollar AS per barel.

Prediksi itu didasari oleh ketegangan geopolitik global belum berakhir, seperti Perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung serta ketegangan Tiongkok dengan Taiwan dan semenanjung Korea.

Baca juga: Bappenas Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di Level 5 Persen

“Proyeksi ini memang lebih optimis dari pokok-pokok pendahuluan RAPBN 2024 dari pemerintah yang berada pada rentang 75-85 dollar AS per barel,” ujarnya.

Optimistis itu, kata Said, didasari karena adanya pemilihan umum (pemilu) AS pada 2024. Melalui pengaruh globalnya, AS akan menjaga harga minyak dunia di level rendah.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa TImur (Jatim) itu menambahkan, pada 2024, Panja Banggar DPR mematok serangkaian kebijakan subsidi energi dengan volume lebih besar dibandingkan pada tahun ini.

“Mengingat tingkat permintaan akan semakin besar karena makin kuatnya ekonomi nasional dan mengantisipasi kerawanan gejolak sosial pada tahun pelaksanaan pemilu,” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Ridwan Mansyur di Istana

Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Ridwan Mansyur di Istana

Nasional
Di Malaysia, Mahfud Janjikan TKI Mendapat Perlakuan Hukum yang Layak Sesuai Aturan

Di Malaysia, Mahfud Janjikan TKI Mendapat Perlakuan Hukum yang Layak Sesuai Aturan

Nasional
Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

Nasional
Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Nasional
Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

Nasional
Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

Nasional
Polisi Sebut Tak Ada Luka Tusuk pada Tubuh 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

Polisi Sebut Tak Ada Luka Tusuk pada Tubuh 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

Nasional
Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

Nasional
Di Malaysia, Mahfud Ajak WNI Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Di Malaysia, Mahfud Ajak WNI Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Nasional
Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

Nasional
Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

Nasional
Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

Nasional
DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, asalkan...

DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, asalkan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com