Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Respons Penanganan Dugaan Korupsi di Kementan yang Dikaitkan dengan Politik

Kompas.com - 16/06/2023, 07:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan respons saat ditanya apakah ada kaitan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan unsur politik.

Menurut Jokowi, hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke aparat penegak hukum.

"Itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum, tanyakan ke penegak hukumlah, jangan ke saya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Firli Bahuri soal Dugaan Korupsi di Kementan: Nanti Kita Akan Ungkap Semua

Sebagaimana diketahui, Syahrul Yasin Limpo merupakan menteri kabinet Jokowi yang berasal dari Partai Nasdem. Saat ini Syahrul menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Pusat Partai Nasdem.

Meski merupakan koalisi pendukung Jokowi, Partai Nasdem disebut sudah berada di luar pemerintah setelah mengumumkan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi di Kementan, KPK: Kami Miliki Calon Barang Bukti

Dalam keterangannya pada Kamis, Presiden juga memberikan tanggapan soal dugaan kasus korupsi yang saat ini sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Presiden menegaskan, dirinya sudah berulang kali menyampaikan agar semua pihak hati-hati mengelola keuangan negara.

"Tanyakan ke sana. Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena yang kita kelola di tingkat kementerian ini gede banget," jelas Jokowi.

"Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apa pun," tegasnya.

Sementara itu, pada Jumat hari ini, KPK memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan meminta Syahrul memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di Kementan yang sedang diselidiki lembaga antirasuah itu.

"Iya, segera diundang untuk permintaan keterangan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis.

Baca juga: Dugaan Korups Kementan, Syahrul Yasin Limpo Dijadwalkan Hadir Besok

Ali mengatakan, Syahrul dijadwalkan menemui tim KPK di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.30 WIB.

Menurut dia, politikus Partai Nasdem itu juga telah menerima surat panggilan dari KPK.

"Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud," tutur Ali.

Halaman:


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com