Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Saya Tak Mau Anak Indonesia Terima UMR Terus

Kompas.com - 16/06/2023, 05:56 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan dirinya tidak ingin anak bangsa Indonesia terus menerus hanya menerima gaji setara upah minimum regional (UMR) terus.

Menurutnya, rakyat Indonesia haruslah mendapatkan gaji yang layak.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara The 1st DEFEND ID’s Day di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Awalnya, Prabowo menyinggung Indonesia yang sebenarnya memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang pintar.

Baca juga: Prabowo: Bangsa Kita Sangat Kaya, Negara Lain Iri, Tak Suka Lihat Indonesia Kuat

Ketika Prabowo berkunjung ke luar negeri, dirinya kerap menemukan anak-anak Indonesia yang bekerja di perusahaan terbaik di negara setempat.

"Indonesia punya banyak anak pintar. Kalau saya ke Jepang, kalau saya ke Amerika, saya ketemu anak-anak Indonesia bekerja di perusahaan terbesar, terbaik di dunia," ujar Prabowo.

Dia menjelaskan, dirinya tidak masalah dengan anak bangsa yang memilih untuk bekerja di perusahaan luar negeri.

Sebab, dengan bekerja di luar negeri, maka anak bangsa Indonesia mendapat pengalaman untuk bisa membangun kembali industri di Indonesia.

Prabowo lantas menyinggung Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod yang pernah lama bekerja di luar negeri.

Prabowo menyebut Kaharuddin pintar karena memiliki rambut botak. Dia berkelakar dirinya juga mulai botak.

"Orang botak tandanya pintar. Benar. Saya juga sudah mulai botak nih," guraunya disambut tawa hadirin.

Baca juga: Prabowo Akui Budaya Mark Up Masih Marak di Industri Pertahanan dan Harus Dihilangkan

Setelah itu, barulah Prabowo menyinggung anak Indonesia yang selalu mendapat gaji UMR.

Dia menekankan rakyat Indonesia harus mendapat gaji yang layak.

"Anak Indonesia harus kerja dengan baik dan dapat gaji layak. Kita tidak mau anak-anak Indonesia hanya selalu terima UMR-UMR terus," tutur Prabowo.

Baca juga: Sebut Jet Mirage Bekas dari Qatar Jadi Rebutan, Prabowo: Bersyukur Indonesia Berhasil Dapat Semua Unit

Untuk diketahui, UMR merupakan upah minimum regional, yang secara umum ditetapkan pemerintah sebagai standar pemberian upah layak oleh perusahaan kepada pekerja mereka. Besaran UMR setiap daerah berbeda-beda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com