Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Akui Budaya "Mark Up" Masih Marak di Industri Pertahanan dan Harus Dihilangkan

Kompas.com - 15/06/2023, 21:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengakui bahwa budaya mark up atau penggelembungan dana masih marak terjadi di industri pertahanan.

Prabowo bahkan menyebut budaya mark up tersebut sudah kelewatan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara "The 1st DEFEND ID’s Day" di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Awalnya, Prabowo mengatakan bahwa masih banyak budaya tidak baik di Indonesia. Misalnya, pemborosan, kebocoran, hingga korupsi.

Baca juga: Cerita Belanda Dulu Ejek Indonesia, Prabowo: Sekarang Kita Mampu Buat Pesawat Terbang!

Menurutnya, masalah-masalah seperti itu pasti dialami setiap pemimpin di Indonesia.

"Setiap pemimpin Indonesia akan menghadapi tantangan ini dan harus kita atasi sebaik-baiknya," ujar Prabowo.

Prabowo lantas mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ragu untuk menindak budaya buruk tersebut.

Oleh karena itu, Prabowo juga tidak ragu dalam bertindak untuk membersihkan industri pertahanan dari praktik korupsi.

"Budaya mark up yang kelewatan luar biasa, budaya bohong, dan menipu harus kita hilangkan dari industri pertahanan kita," kata Prabowo.

Baca juga: Sebut Jet Mirage Bekas dari Qatar Jadi Rebutan, Prabowo: Bersyukur Indonesia Berhasil Dapat Semua Unit

"Ingat, saya mengawali tadi sambutan saya dengan mengatakan industri pertahanan adalah vital bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa? Negara sekaya kita, negara sebesar kita, selalu akan diganggu, selalu kekayaannya akan berusaha diambil, ini adalah hukum alam," ujarnya lagi.

Prabowo mengatakan, sumber daya yang Indonesia miliki kerap dicuri, mulai dari ikan, strategi, teknik hingga berbagai kekayaan Indonesia.

Ia lantas menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat supaya tidak dicuri oleh negara lain.

"Jadi, kalau ada yang nanya, 'kenapa pertahanan harus kuat?' Karena dunia memang keras, persaingan antar bangsa keras," kata Prabowo.

Baca juga: Soal Proposal Perdamaian Usulan Prabowo, Jokowi: Boleh-boleh Saja, Bagus-bagus Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com