Covid-19 Tak Bisa Diprediksi, Epidemiolog Sebut Penetapan Status Endemi Berisiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Peniliti Global Health Security, Dicky Budiman mengatakan, deklarasi pandemi menjadi endemi yang akan dilakukan oleh pemerintah tidak perlu dilakukan.

Menurutnya, hal itu terlalu berisiko karena Covid-19 merupakan penyakit yang tidak bisa diprediksi (unpredictable).

"Presiden menetapkan sebagai endemi, ya menurut saya berisiko dan tidak perlu. Bahkan, bisa menjebak. Karena nanti misalnya dia menjadi epidemi, nanti jadi menempatkan presiden dalam posisi yang serba salah karena penyakit ini tetap unpredictable," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/6/2023).

Dicky mengatakan, saat ini memang kasusnya masih cukup terkendali. Kasus harian Covid-19 hanya bertambah 182 dalam sehari dan kasus aktif turun 16 kasus pada Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Jokowi Disebut Segera Cabut Status Pandemi Covid-19 di Indonesia

Namun, ia mengingatkan bahwa Covid-19 masih terus ada. Ditambah lagi, masih ada wilayah-wilayah lain di Indonesia dengan tingkat vaksinasi rendah.

"Saya kira kalau presiden mencabut (kedaruratan) pun sangat wajar. Tapi, kalau ditetapkan sebagai endemi, belum tentu endemi di semua wilayah Indonesia. Mungkin ada yang masih outbreak, bahkan bisa menjadi perburukan. Ini salah," ujar Dicky.

Lebih lanjut, Dicky mengatakan, pencabutan status pandemi juga bukan berarti pemerintah lepas tangan.

Bedanya, kata Dicky, hanya pada perubahan kebijakan. Nantinya, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan juga kepada pemerintah daerah, publik, dan sektor swasta.

Baca juga: Update 14 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 182 dalam Sehari, Total Jadi 6.810.599

Pemerintah tidak lagi memperlakukan Covid-19 sebagai pandemi, melainkan sebagai penyakit menular sebagaimana umumnya. Tetapi, penyakit ini tetap harus menjadi prioritas penanganan.

"Itu penting ditegaskan. Karena bagaimana pun Covid-19 memiliki dampak serius ketika orang itu terinfeksi berulang, ada potensi long Covid-19. Nah, narasi seperti itu menjadi penting," kata Dicky.

"Jadi jangan dianggap bahwa ini penyakit biasa. Tapi diperlakukan sebagai penyakit menular yang masuk dalam program pemerintah. Masuk dalam perhatian khusus atau program prioritas misalnya, sebagaimana malaria," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah memutuskan untuk masuk ke status endemi Covid-19.

Baca juga: Memasuki Endemi, Vaksin Covid-19 Jadi Berbayar Nantinya

Menurut Jokowi, keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

"Sudah kita putuskan (Covid-19) untuk masuk ke endemi. Tetapi kapan diumumkan, baru dimatangkan dalam seminggu-dua minggu," ujar Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa status endemi di Indonesia akan diumumkan pekan ini.

Presiden menjelaskan, dalam sepekan hingga dua pekan mendatang pemerintah akan mematangkan soal persiapan status endemi. Sebab, kondisi penularan Covid-19 di Indonesia sudah landai.

"Ya ini dimatangkan-lah, seminggu-dua minggu ini segera diumumkan. Karena memang sudah semuanya sudah (landai)," kata Jokowi.

Baca juga: Situasi Terkini Covid-19 di Indonesia: Vaksin Gratis Masih Tersedia, Status Endemi Segera Diumumkan