Rommy: Kalau Saya Presiden, Keinginan untuk "All President's Men" Itu Sesuatu yang Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin kandidat calon presiden yang akan maju pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang, berasal dari satu koalisi pemerintah dengannya atau "All Jokowi's Men".

Menurutnya, hal ini untuk memastikan bahwa presiden yang akan terpilih dapat melanjutkan seluruh agenda pembangunan yang telah dilaksanakan Jokowi selama dua periode masa jabatannya sebagai presiden.

"Tapi kalau saya jadi presiden, maka kemudian keinginan untuk all president's men itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang alamiah," kata Rommy dalam acara Gaspol! Kompas.com yang ditayangkan di YouTube, Rabu (10/5/2023) malam.

Baca juga: Rommy: KIB Auto Bubar jika PAN dan Golkar Tidak Ikut PPP Soal Capres

"Kenapa? Satu, saya tidak ingin apa-apa yang sudah saya buat, diacak-acak," tambahnya.

Secara sederhana, ia mencontohkan perbedaan kepemimpina di DKI Jakarta antara Anies Baswedan dengan Heru Budi Hartono, mantan Kepala Sekretariat Kepresidenan yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI.

Di dalam kebijakan terbarunya, Heru meminta agar trotoar dan jalur sepeda diubah menjadi jalan raya. Salah satunya di Persimpangan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang disebut sebagai salah satu program strategis Pemprov DKI untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota.

Belakangan, kebijakan tersebut banyak dikritik oleh koalisi pejalan kaki dan komunitas pesepeda karena menghilangkan fungsi trotoar dan jalur sepeda.

"Enggak usah bicara yang jauh-jauh, kemarin antara Pak Anies dan Pak Heru saja urusan trotoar di Jalan Gereja Santa, ribut. Itu baru trotoar berubah jadi jalan, gimana kalau nanti waduk berubah jadi tempat rekreasi atau apa," katanya.

Kekhawatiran Jokowi, imbuh Rommy, merupakan sesuatu yang wajar. Mengingat, Jokowi tentu ingin agar pembangunan berbagai megaproyek infrastruktur yang telah ia lakukan selama ini dapat dilanjutkan penerusnya.

"Jadi, misalnya kita kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai. Terus kemudian sudah berdiri semua di sana, semua relnya. Terus presiden besok mengatakan (yang bukan All Jokowi's Men), (bilang) enggak, ini merugikan negara, stop. Coba, itu kan akan jadi monumen termahal dalam sejarah Indonesia," tutur Rommy.

Baca juga: PPP Sebut Wacana Duet Ganjar-Prabowo Tak Capai Titik Temu, Sama-sama Ingin Capres

"Apalagi jika misalnya besok presidennya tidak melanjutkan IKN (Ibu Kota Nusantara), sudah 100 triliun yang akan dikucurkan sampai dengan tahun 2024, terus enggak dilanjutin. Itu juga akan jadi monumen termahal, lebih mahal daripada Candi Prambanan," sambung dia.

Untuk diketahui, saat ini ada tiga kandidat capres yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan survei sejumlah lembaga, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Prabowo sudah resmi diusung Gerindra sebagai bakal capres. Pun demikian PKB yang telah berkoalisi dengan Gerindra, telah menyatakan kesepakatannya untuk mengusung Prabowo sebagai bakal capres ketika bertemu dengan Golkar, Rabu (10/5/2023) kemarin.

Baca juga: PPP: Jokowi Tak Khawatir soal Pilpres, Kalau Enggak Ganjar, Prabowo Pemenangnya

Sementara Ganjar telah resmi diusung oleh partainya, PDI Perjuangan bersama PPP, sebagai bakal capres. Kerja sama politik ini resmi terbentuk ketika keduanya elite parpol bertemu di Kantor DPP PDI-P di Menteng, Jakarta Pusat, pada 30 April lalu.

Sementara Anies juga telah mengantongi tiket sebagai bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diisi oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Di sisi lain, Jokowi juga kerap disebut mengirimkan sinyal untuk memberikan dukungan kepada sejumlah calon. Bahkan, di dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga mengendorse nama-nama kandidat itu.

Baca juga: PPP Akui Parpol Pendukung Jokowi Gerilya Dekati Koalisi Perubahan: Akrabi Nasdem, Demokrat, dan PKS

Hal itu yang kemudian kerap dipersoalkan oleh barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, lantaran Jokowi dinilai tidak netral di dalam Pilpres 2024. Namun, Jokowi justru menyebut bahwa sebagai presiden dan kader parpol, ada dua jabatan yang dipegangnya, yakni sebagai pejabat politik dan pejabat publik.