Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Heran Ada Anggapan Pengajuan Proposal Cawapres Sandi Gagal: Memang Mau Masuk?

Kompas.com - 10/05/2023, 11:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa pihaknya belum pernah menawarkan Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

Sebab, hal ini lantaran Sandiaga pun belum resmi bergabung ke partai berlambang Ka'bah itu. Hal ini disampaikan merespons anggapan sejumlah pihak bahwa manuver Sandi ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena proposal pengajuan cawapres dari PPP ke PDI-P gagal di tengah jalan.

"Kok tiba-tiba ada proposal cawapres, gimana? Rapimnas PPP mengamanahkan bahwa cawapres itu dari kader PPP," kata Awiek kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: Ironi Manuver Sandiaga: Gagal Dapatkan Tiket Cawapres Ganjar, Kini Dekati Anies Lewat PKS

"Kalau belum jadi kader PPP, ya tentu tidak bisa kita usulkan sebagai cawapres," tambahnya.

Oleh karena itu, Awiek lantas heran mengapa muncul dugaan PPP mengajukan proposal menawarkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres Ganjar ke PDI-P.

Padahal, ditegaskannya, Sandiaga tidak pernah menyatakan secara resmi sudah bergabung ke PPP.

"Lah kita enggak tahu. Sandi memang mau masuk PPP? Sampai sejauh ini belum ada pernyataan atau permohonan secara resmi dari Sandiaga Uno untuk masuk PPP," ujar Awiek.

Ketua DPP PPP ini menjelaskan bagaimana partainya memang terlihat akrab dengan Sandi beberapa bulan belakangan.

Sandi, kata Awiek, memang kerap diundang hadir dalam acara PPP.

Baca juga: Sandiaga Uno Berpaling ke PKS, Pengamat Duga Pengajuan Proposal Cawapres PPP ke PDI-P Gagal

Namun, kapasitasnya bukan sebagai kader PPP, melainkan menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya kalau Pak Sandi hadir di acara PPP itu jangan dimaknai bahwa Sandi ingin masuk PPP. Karena Pak Sandi itu diundang sebagai dalam kapasitas sebagai menteri," tegas Awiek.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan bahwa Sandiaga Uno yang kini memberikan sinyal ingin bergabung dengan PKS menunjukkan indikasi gagalnya pengajuan proposal PPP kepada PDI-P.

Proposal yang dimaksud adalah PPP menawarkan Sandiaga Uno ke PDI-P sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Namun, karena diduga ditolak, maka Sandiaga Uno justru mendekatkan diri ke partai lain, yaitu PKS.

Baca juga: Jawaban PKS soal Kemungkinan Usulkan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Anies

"Manuver dari Pak Sandi sebenarnya ini mengindikasikan bahwa proposal cawapres yang diajukan oleh PPP kepada PDI-P, sudah ditolak," kata Umam ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2023).

Kuat dugaan, menurut Umam, penentuan cawapres pendamping Ganjar juga dilakukan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Jika demikian, maka proses pencapresan bagi PDI-P bukan ditentukan oleh komunikasi dalam koalisi yang egaliter.

"Tetapi, akan ditentukan oleh Bu Mega. Nah itulah kenapa kemudian PPP tidak memiliki hak veto secara politik untuk menentukan siapa cawapres untuk mendampingi Ganjar," ujar Umam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com