Suku Awyu Papua Datangi Komnas HAM, Minta Masalah Penyerobotan Hutan Adat Ditangani Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini, Selasa (9/5/2023).

Perwakilan suku Awyu Hendrikus Franky Woro mengatakan, mereka datang ke Komnas HAM untuk meminta masalah agraria, khususnya hutan adat bisa diperhatikan dengan serius.

"Pelanggaran HAM (terkait agraria) banyak terjadi di wilayah kami. Kami datang ke sini minta Komnas HAM agar lebih serius memperhatikan hal ini," ujar Franky saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Selasa.

Franky mengatakan, laju deforestasi di tempat mereka semakin meluas setelah datangnya perusahaan perkebunan sawit.

Baca juga: Komnas HAM Diminta Proaktif Wujudkan Dialog Damai di Papua

Padahal, hutan adat adalah tempat para suku Awyu hidup, mencari makan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Sehingga bila hutan kami digusur, kami mau ke mana? katanya.

Franky lantas mendesak Komnas HAM membentuk tim agar bisa memberikan solusi atas konflik agraria yang terjadi di tempat mereka.

Ditambah lagi, ada potensi konflik sesama suku Awyu lantaran konflik memecah belah yang dilakukan  para investor lahan sawit.

"Kami memohon kepada pemerintah agar tidak terjadi konflik itu," tutur Franky.

Baca juga: Arahan Wapres ke Anggota Badan Pengarah Papua: Dengarkan Aspirasi Rakyat di Papua

Adapun konflik agraria tersebut terjadi antara suku Awyu dengan dua perusahaan perkebunan sawit yaitu PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama.

Selain ke Komnas HAM, Franky juga telah mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 13 Maret 2023.

Gugatan itu berkaitan dengan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua karena dinilai mengancam hutan adat dan ruang hidup suku Awyu.

Pasalnya, kehidupan suku Awyu sangat bergantung pada hasil kekayaan hutan dan menjadi sumber pencaharian, pangan dan obat-obatan untuk mereka.

"Serta identitas sosial budaya kami. Hutan adalah rekening abadi bagi kami masyarakat adat," kata Franky.

Baca juga: Penjualan Senpi oleh Prajurit di Papua Meningkat, Pengamat Kaitkan dengan Perubahan Pendekatan Pemerintah