Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Nasdem Tanggapi Jokowi Soal Tak Diundang ke Istana: Kenapa Harus Khawatir?

Kompas.com - 04/05/2023, 23:28 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan bahwa partainya memiliki kedaulatan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Ali menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan tidak mengundang Nasdem pada pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) malam lalu.

"Kenapa harus khawatir? Begini, putusan membentuk koalisi, sebenarnya poinnya itu kan putusan untuk mendukung Anies Baswedan, itu adalah keputusan partai. Keputusan partai untuk Pilpres 2024," ujar Ali saat dihubungi, Kamis (4/5/2023) malam.

Baca juga: Tak Undang Nasdem ke Istana, Jokowi: Sudah Punya Koalisi Sendiri

Ia justru mempertanyakan sikap Jokowi yang mengundang para ketua umum partai politik kemarin, yaitu apakah koalisi yang dimaksud Jokowi adalah koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 atau Pilpres 2019.

Sebab, menurutnya, Nasdem semestinya turut diundang bila memang yang dimaksud Jokowi adalah koalisi pemerintahan. Pasalnya, Nasdem merupakan bagian dari pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Sementara Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk Nasdem demi mengusung Anies bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, adalah untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Kecuali Presiden mengatakan bahwa Nasdem sudah dikeluarkan di koalisi pemerintahan karena mendukung Anies, ya kan," tuturnya.

Baca juga: Nasdem Tak Ikut Pertemuan Parpol di Istana, Jokowi: Memang Enggak Diundang

Meski demikian, Ali menyadari bahwa keputusan mengundang atau tidak mengundang adalah hak Jokowi sebagai tuan rumah.

Ia pun menegaskan bahwa Nasdem akan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024 mendatang.

"Jadi keberadaan Nasdem di koalisi pemerintahan itu, itu sampai dengan 2024. Itu adalah komitmen," tegas Ali.

"Pemerintahan hari ini adalah pemerintahan 2019. Jadi kalau ditanya apakah ada kekhawatiran? Bagi kami tidak ada yang harus dikhawatirkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, Partai Nasdem memang tidak diundang dalam pertemuan antara dirinya dengan enam ketua umum (ketum) parpol di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Baca juga: Nasdem Tak Masalah jika Dianggap Bukan Parpol Pendukung Jokowi Lagi, tapi...

Menurut Jokowi, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri sehingga tak termasuk dalam gabungan parpol yang pada Selasa berkumpul dengan dirinya.

"Ya memang enggak diundang," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain," jelasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com