Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Terbuka Golkar Gabung KIR, tapi Ingatkan soal Aturan Penentuan Capres-Cawapres

Kompas.com - 28/04/2023, 14:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbuka untuk partai politik lain, termasuk Partai Golkar, yang ingin bergabung ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda saat ditanya mengenai kode merapatnya Partai Golkar ke koalisi Gerindra-PKB apabila PAN dan PPP memutuskan keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Ya prinsipnya, karena itu menjadi bagian dari diktum piagam kerja sama ya bahwa kita ada rencana untuk memperluas koalisi," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/4/2023).

Akan tetapi, Huda mengingatkan bahwa Golkar atau partai politik lain yang hendak bergabung harus menyadari aturan main di KIR.

Baca juga: Apresiasi Keputusan PPP Usung Ganjar, Golkar: KIB Tak Campuri Internal Masing-masing

Aturan main yang dimaksud adalah tidak mengubah konfigurasi penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diserahkan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Tentu bagi PKB Gerindra, apapun partai mana pun yang bergabung, tentu tidak mengubah konfigurasi menyangkut soal capres cawapres," ujarnya.

Dalam arti, menurut Huda, Golkar maupun partai politik lain wajib menaati bahwa penetapan capres dan cawapres ada di tangan Muhaimin Iskandar dan Prabowo.

"Persis, karena itu mandat dari piagamnya (koalisi PKB-Gerindra). Begitu menyangkut capres cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan beliau berdua dan kebetulan dua-duanya kan mencalonkan diri," kata Huda.

Baca juga: Ke Rumah Prabowo Sore Ini, Cak Imin Akan Bahas Masa Depan Koalisi PKB-Gerindra

Ketua Komisi X DPR ini menyakini bahwa aturan itu tidak menyulitkan proses penetapan capres dan cawapres apabila Golkar bergabung dengan KIR.

Pasalnya, Huda menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memahami aturan tersebut.

Perlu diketahui, Airlangga juga didorong Golkar maju sebagai capres 2024, sama seperti Gerindra mendukung Prabowo dan PKB mendukung Muhaimin Iskandar.

"Tentu semangatnya kan, Pak Airlangga juga pasti menghargai dan menghormati apa yang sudah menjadi kesepakatan PKB Gerindra. Saya kira beliau gabung juga pasti mempertimbangkan itu," ujar Huda.

Baca juga: Golkar Tak Merasa Ditinggalkan PPP yang Telah Usung Ganjar sebagai Capres

Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar melempar sinyal bakal merapat ke Partai Gerindra yang kini sudah berkoalisi dengan PKB.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya ketika ditanya arah partainya setelah PAN dan PPP memberikan sinyal merapat ke PDI-P pasca penetapan Ganjar Pranowo sebagai capres.

"Golkar sendiri akan ke mana? Saya rasa pertemuan AH (Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto) dan ARB (Aburizal Bakrie) dengan Prabowo (Ketum Gerindra) beberapa hari lalu bisa dijadikan indikasi arah politik ke depan," kata Tantowi kepada Kompas.com, Rabu (26/4/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com