Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beri "Clue" Kapan Megawati Umumkan Capres: Kita Dikunci KPU...

Kompas.com - 05/04/2023, 22:50 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan petunjuk terkait kapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan figur calon presiden (capres).

Ia mengatakan, Megawati memiliki kecenderungan memilih peringatan sejarah untuk mengumumkan keputusan penting dari PDI-P.

“Ibu Mega selalu mengambil setting-setting historis. Tapi, tetap Bu Mega yang memutuskan,” ujar Hasto dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (5/4/2023).

Meski begitu, Ia mengaku sampai saat ini belum mendapatkan bocoran nama dari Megawati.

Baca juga: Tak Lagi Anggap Anies Antitesis Jokowi, Hasto PDI-P: Ternyata Belum Cocok

Namun, Hasto menyinggung dua momentum peringatan sejarah yang kemungkinan bakal dipilih oleh Megawati untuk mengumumkan bakal capres dari PDI-P.

“Bulan Juni itu adalah bulan Bung Karno. Kemudian, bulan Agustus itu proklamasi,” kata Hasto.

Ia pun menyatakan pengumuman capres tak akan dilakukan mendekati masa pendaftaran capres-cawapres yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, pendaftaran capres-cawapres bakal dibuka 19 Oktober hingga 25 November 2023.

“Yang jelas kita kan sudah dikunci KPU, enggak boleh lewat dari September untuk mengambil keputusan,” ujarnya.

Baca juga: Bantah Jokowi Marah ke PDI-P, PAN Jelaskan Ketidakhadiran Megawati di Silaturahmi Ketum Parpol

Terakhir, Hasto mengungkapkan, saat ini hanya Megawati yang mengetahui siapa capres yang bakal dipilih.

Para kader PDI-P, menurut Hasto, hanya bisa menunggu Megawati menyampaikan keputusannya.

“Apakah pada dua bulan itu? Bu Mega yang tahu. Bu Mega akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik,” kata Hasto.

Diketahui, PDI-P menjadi parpol satu-satunya yang bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri tanpa harus membentuk koalisi dengan parpol lain.

Baca juga: Pengamat Nilai Jokowi-Megawati Sudah Sepaham soal Capres 2024

Pasalnya, partai banteng memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI dari Pemilu 2019 lalu.

Namun, PDI-P tetap menyatakan akan mengajak parpol lain untuk berkoalisi dalam menghadapi kontestasi elektoral mendatang.

Terbaru, PDI-P menunjukkan ketertarikannya bergabung dengan koalisi besar yang tengah dijajaki oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Diketahui, KIB diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR digagas Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Megawati Temui Jokowi di Istana, Puan: Tahun Politik Mulai Memanas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Nasional
PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com