Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Jokowi-Megawati Sudah Sepaham soal Capres 2024

Kompas.com - 23/03/2023, 11:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, sudah ada kesepahaman antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputi mengenai sosok penerus Jokowi pada 2024 kelak.

"Catatan kaki saya memang ada kesepahaman antara dua tokoh bangsa ini berkaitan dengan siapa yang dianggap sebagai penerus tradisi Pak Jokowi," kata Burhanuddin dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (21/3/2023) malam.

Menurut Burhanuddin, kesepahaman itu tercermin dari pernyataan yang keluar dari Jokowi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto seusai pertemuan Jokowi dan Megawati pada akhir pekan lalu.

Burhanuddin mengatakan, kedua belah pihak sudah sama-sama terang benderang menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas tokoh yang diyakini bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Soal Pernyataan Budi Gunawan Aura Jokowi ke Prabowo, Hasto: Tugas Pemimpin Mentransformasikan...

"Pak Jokowi sangat terbuka ketika ditanya media mengakui pembicaraan dengan Ibu Mega itu membicarakan 2024, kemudian membicarakan masukan dan data dari Pak Jokowi terkait siapa pemimpin nasional yang bisa melanjutkan tradisi politik di 2024," ujarnya.

Di sisi lain, kata Burhanuddin, Hasto juga terang-terangan menyebut bahwa pemimpin Indonesia pada 2024 mendatang harus melanjutkan warisan pemerintahan Jokowi.

"'Jangan sampai seperti di Jakarta'. Nah, siapa itu yang di Jakarta itu sangat terang benderang," kata Burhanuddin.

Ia berpandangan, dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa sosok yang dianggap sebagai antitesa atau tidak bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi adalah Anies Baswedan.

"Dan ada nama lain yang bisa meneruskan tradisi politik pemerintahan Pak Jokowi dalam rahim ideologis nasionalis tadi, bisa Ganjar Pranowo, bisa Pak Prabowo Subianto, itu kira-kira," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Alasan Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama Selama Ramadhan

Namun, ia menilai wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo untuk menghadapi Anies terlalu dini.

Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Anies tercatat turun, sedangkan Prabowo meningkat, begitu pula dengan Ganjar yang kokoh di urutan pertama.

Berkaca dari situasi itu, menurut Burhanuddin, menduetkan Ganjar dengan Prabowo merupakan opsi terakhir bila elektabilitas Anies mengancam keduanya.

"Tapi, kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Prabowo, pada titik itu dua-duanya dianggap sebagai all president's men," kata Burhanuddin.

Baca juga: Stafsus: Pertemuan Jokowi-Megawati di Istana Tak Sekadar Pertemuan Presiden-Ketum Partai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com