Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Diduga Masih Bimbang soal Cawapres, Nama AHY Bisa Jadi Pilihan Terakhir

Kompas.com - 24/03/2023, 13:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan diduga masih bimbang menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya pada pemilu presiden (pilpres) mendatang.

Oleh karena alasan tersebut, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini tak kunjung meresmikan Koalisi Perubahan yang sudah sejak lama mereka gagas.

"(Gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan) karena belum confirm-nya nama cawapres yang pas sesuai kriteria Anies," kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Empat Bulan sejak Rencana Pertama Batal, Koalisi Perubahan Pendukung Anies Belum Juga Dideklarasikan

Ari menduga, terjadi tarik menarik nama cawapres di internal bakal Koalisi Perubahan. Memang, kepada publik, baik Demokrat maupun PKS mengaku legawa jika bukan kader mereka yang ditunjuk sebagai pendamping Anies.

Namun, dari gelagatnya, Ari yakin Demokrat masih kekeh menginginkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang jadi calon RI-2.

Sementara, PKS diyakini sulit menerima jika kursi cawapres diberikan ke Demokrat, sedangkan mereka tak dapat apa-apa.

Baca juga: Nasdem Tampik Disebut Usulkan Khofifah Jadi Cawapres Anies

Ketimbang AHY, kata Ari, sejumlah nama lain bisa jadi alternatif pendamping Anies. Misalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, atau Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Sebab, nama-nama tersebut punya rekam jejak karier di birokrasi ketimbang AHY yang "hanya" berpengalaman di militer dan partai.

"Anies pasti tidak ingin kemenangan semu di berbagai lembaga survei soal elektabilitas AHY dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam penentuan cawapres," ujar Ari.

"Kalaupun Anies dan Nasdem kelihatan menerima AHY, tentu hanya dijadikan pilihan terakhir andai cawapres potensial lainnya lepas dari genggaman Anies," tuturnya.

Lebih dari itu, Ari melanjutkan, koalisi yang sudah maupun hendak dibentuk saat ini masih sangat mungkin bubar, tak terkecuali Koalisi Perubahan.

Diduga, partai-partai lain masih menantikan langkah PDI Perjuangan mengumumkan jagoan mereka untuk 2024.

Pasalnya, PDI-P merupakan partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang diprediksi mendulang suara tertinggi pada pemilu mendatang. Oleh karenanya, manuver partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sangat berarti.

"Semua tergantung arah angon yang disasar PDI-P. Begitu PDI-P sudah deklarasi, maka bangun permanen koslisi akan nampak terlihat," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Adapun Anies Baswedan dideklarasikan sebagai kandidat calon presiden (capres) oleh Partai Nasdem pada Oktober 2022 lalu. Anies diberi keleluasaan memilih cawapresnya sendiri.

Sejak saat itu, Demokrat dan PKS menunjukkan sinyal dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kedua partai pun sempat mengajukan nama cawapres dari kader masing-masing.

Demokrat ingin supaya AHY yang jadi pendamping Anies. Sementara, PKS menghendaki mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang jadi calon RI-2.

Baca juga: Nasdem Buka Peluang Cawapres Anies Diumumkan Setelah Ramadhan

Kendati Demokrat dan PKS telah menyatakan dukungan buat Anies, wacana pembentukan Koalisi Perubahan hingga kini tak kunjung terealisasi.

Bakal koalisi itu sudah berulang kali hendak meresmikan kerja sama, namun batal. Meski begitu, baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS mengeklaim, tertundanya deklarasi koalisi bukan disebabkan karena persoalan soliditas ketiga partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com