Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2023, 13:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai, tidak ada yang salah dari keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20 yang akan digelar di Indonesia.

"Menurut saya sih enggak masalah, belum tentu Palestina rugi kok. Sekarang kalau Israel datang ke sini, apakah Palestina rugi? Enggak juga," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Yahya berpandangan, upaya membela Palestina hendaknya tidak hanya dilakukan dengan meneriakkan protes, tetapi juga memikirkan langkah tindak lanjut dan solusi atas persoalan yang terjadi di Palestina.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Dubes Palestina Tak Bahas Partisipasi Israel di Piala Dunia U-20

Menurut Yahya, satu hal yang bisa dilakukan adalah memperkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan multilateral yang menurut dia merupakan mandat proklamasi.

Ia pun menegaskan, Indonesia juga tidak semestinya berpikir secara parsial demi kepentingan kelompok atau negara tertentu di dunia.

"Tapi berangkat dari kepentingan semuanya, kita harus posisikan Indonesia ini memposisikan diri sebagai bagian dari platform internasional dan multilateral yang ada itu yang merupakan wujud dari kepentingan bersama," kata Yahya.

Baca juga: Palestina Tak Tolak Timnas Israel, Dubes: Saya Yakin Dukungan Indonesia Tak Akan Pernah Berubah

Dalam konteks keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20, Yahya menilai penolakan terhadap Israel tidak ada gunanya bila tidak diikuti langkah lanjutan.

"Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini sehingga kita betul-betul mempunyai posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah Palestina, itu saya kira lebih konstruktif daripada sekadar protes, tidur, protes, tidur, enggak ada gunanya," ujar dia.

Kendati demikian, ia mengaku tidak membicarakan isu penolakan terhadap timnas Israel saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Enggak juga (membahas kedatangan Israel, itu sih pandangan kami ya," kata Yahya.

Baca juga: Pemerintah RI Isyaratkan Timnas Israel Boleh Ikut Piala Dunia U-20

Meski mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta beragam ormas Islam dan organisasi non-pemerintah dalam negeri, Pemerintah Indonesia akan tetap mengizinkan tim nasional Israel datang dan berpartisipasi dalam Piala Dunia U-20.

Keputusan Pemerintah itu tersirat dari pernyataan pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung di kompleks parlemen di Jakarta, Senin (20/3).

Muhadjir menjelaskan, pemerintah sedang mengkaji dan mempelajari partisiasi tim nasional Israel, namun secara tersirat menyatakan pemerintah tetap akan membolehkan kehadiran tim tersebut.

"Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara, ketempatan event itu. Saya kira kita juga sepakat event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia," kata Muhadjir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

Nasional
MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Nasional
JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

Nasional
Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Nasional
Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Nasional
Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Nasional
Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Nasional
Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Nasional
Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Nasional
Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Nasional
Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Nasional
Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Nasional
Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Nasional
Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com