Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Kompas.com - 23/03/2023, 17:27 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menyampaikan alasan penundaan deklarasi Koalisi Perubahan.

Diketahui, awak media sempat mendapatkan undangan bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bakal dilakukan Rabu (22/3/2023) malam.

Namun, tak lama berselang undangan tersebut dibatalkan.

“Kebetulan semalam shalat taraweh malam pertama Ramadhan. Maka, dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi,” ujar Didik pada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Namun, ia memastikan tak ada masalah berarti terkait penundaan deklarasi tersebut.

Baca juga: Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

Ketiga partai politik (parpol) bakal Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) tetap solid.

Ia pun mengaku puas akhirnya piagam kesepakatan bakal Koalisi Perubahan telah selesai ditandatangani semua parpol pengusung Anies.

“Alhamdulilah Partai Demokrat, Nasdem, PKS sudah tanda tangan piagam koalisi,” sebut dia.

Didik menuturkan ketiga parpol bakal segera membahas soal momentum deklarasi.

Baca juga: Dua Kali Deklarasi Koalisi Pendukung Anies Batal, Kenapa?

“Penjadwalan ulang deklarasi koalisi hanya persoalan teknis saja. Secara substansi piagam koalisi sudah ditandatangani,” imbuh dia.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman pembentukan Koalisi Perubahan.

Proses itu dilakukan semalam, ketika Anies mengunjungi Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu ba'da tarawih. Dan tadi malam juga Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan," kata Sohibul saat dikonfirmasi, Kamis.


Ia menceritakan, penandatanganan dilakukan pukul 22.00 WIB di kantor DPP PKS. Rencananya, setelah itu bakal segera diumumkan pendeklarasian koalisi.

Namun karena terlalu larut, akhirnya proses deklarasi koalisi dibatalkan.

"Mudah-mudahan hari ini atau beberapa hari ke depan hal tersebut bisa dilaksanakan di bulan penuh berkah ini," ucap Sohibul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com