Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Kompas.com - 23/03/2023, 17:27 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menyampaikan alasan penundaan deklarasi Koalisi Perubahan.

Diketahui, awak media sempat mendapatkan undangan bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bakal dilakukan Rabu (22/3/2023) malam.

Namun, tak lama berselang undangan tersebut dibatalkan.

“Kebetulan semalam shalat taraweh malam pertama Ramadhan. Maka, dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi,” ujar Didik pada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Namun, ia memastikan tak ada masalah berarti terkait penundaan deklarasi tersebut.

Baca juga: Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

Ketiga partai politik (parpol) bakal Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) tetap solid.

Ia pun mengaku puas akhirnya piagam kesepakatan bakal Koalisi Perubahan telah selesai ditandatangani semua parpol pengusung Anies.

“Alhamdulilah Partai Demokrat, Nasdem, PKS sudah tanda tangan piagam koalisi,” sebut dia.

Didik menuturkan ketiga parpol bakal segera membahas soal momentum deklarasi.

Baca juga: Dua Kali Deklarasi Koalisi Pendukung Anies Batal, Kenapa?

“Penjadwalan ulang deklarasi koalisi hanya persoalan teknis saja. Secara substansi piagam koalisi sudah ditandatangani,” imbuh dia.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman pembentukan Koalisi Perubahan.

Proses itu dilakukan semalam, ketika Anies mengunjungi Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu ba'da tarawih. Dan tadi malam juga Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan," kata Sohibul saat dikonfirmasi, Kamis.


Ia menceritakan, penandatanganan dilakukan pukul 22.00 WIB di kantor DPP PKS. Rencananya, setelah itu bakal segera diumumkan pendeklarasian koalisi.

Namun karena terlalu larut, akhirnya proses deklarasi koalisi dibatalkan.

"Mudah-mudahan hari ini atau beberapa hari ke depan hal tersebut bisa dilaksanakan di bulan penuh berkah ini," ucap Sohibul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com